PB Lumajang, Hasil sidak dari Komisi B DPRD Lumajang telah menemukan sejumlah proyek pembangunan yang belum selesai dan bermasalah. Bahkan, dikatakan Solikin, Ketua Komisi B DPRD Lumajang, bahwa ada proyek pembangunan yang belum selesai hingga 100 persen.

Solikin mengakui jika pihaknya pada saat melakukan sidak dan kunjungan ke sejumlah proyek ditemukan ada yang tidak beres.

“Seperti pada proyek di terminal MPU sebelah barat Pasar Baru Lumajang, kelihatan hanya sekitar 60-70 persen. Kami meminta ini segera diselesaikan bagaiamanpun caranya,” ucap politisi PDIP Lumajang itu kepada awak media, tadi siang.

Menurut Soikin, ada juga proyek yang terbengkalai lantaran pemilik CV meninggal dunia yakni untuk pekerjaan di Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lumajang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang yang pengerjaannya belum selesai.

“Ini sudah jelas harus di black list. Dinas terkait harus segera mengajukan pem-black list-an tersebut ke pengguna anggaran,” kata Solikin.

Selain itu, seperti terlihat pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) KAbupaten Lumajang, juga masih dalam tahap akhir pengecatan. Sementara di Pembangunan gedung SMKN 1 Lumajang juga perlu adanya finishing.

“Kita lihat dulu sebab masih ada waktu 3 hari, rekanan siapa menyelesaikan,” kesalnya.

Komisi B DPRD Lumajang juga masih mengawasi penyelesaikan soal pembayaran pada pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana. Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, agar selesai dalam ganti rugi, berapa persen pengerjaan, dan untuk itu pihak BPBD meminta bantuan Tim Ahli Unair untuk menghitung.

“Padahal berbagai macam kemudahan dan tambahan waktu pengerjaan sudah diberikan oleh Bupati Lumajang,” tegasnya.

Sementara itu seperti diberitakan berbagai media bahwa Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono sedikit menyayangkan kalau pengerjaan para rekanan lokal yang sangat buruk. Sehingga, dikhawatirkan bisa bermasalah dengan hukum bila terus-terusan mengerjakan proyek asal-asalan.

Agus menilai pengerjaan rekanan lokal sangat jelek. Jika masih seperti ini, bisa kesandung masalah hukum. Agus juga mengatakanjika dirinya telah mendapatkan laporan dari BPKP jika kerugian negara dari pengerjaan proyek mencapai milyaran rupiah. Sehingga, dirinya meminta komisi – komisi melakukan pengawasan secara ketat.

Secara khusus kepada Komisi B, yang berkompeten dalam hal pengawasan proyek-proyek. Agus meminta wartawan untuk ikut dalam setiap sidak para komisi-komisi. Agus juga meminta kepada semua komisi untuk turun ke lapangan. (tiek_LS)

loading...