PB Jember, Indikasi adanya sebuah penyelewengan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Indonesia Pintar (PIP), segera aklan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Andhy Sungkono, Ketua Goverment Corruption Watch (GCW).

Sebab menurut Andhy, dalam hal pemberian kuasa atas pengambilan dana sebuah rekening seseorang ini jelas sudah menyalahi aturan perbankan.

“Yang jelas itu adalah sebuah rahasia dari seseorang nasabah. Jika ada sebuah pengambilan oleh orang lain harus ada sebuah persetujuan dari pemilik rekening tersebut,” ungkapnya kepada sejumlah media kemarin di kantor Pemkab Jember.

Dugaan penyelewengan disini dilihat sangat tersistem. Andhy tidak segan-segan akan mengungkapkan hal tersebut dimulai dari OJK dulu.

Sebelumnya memang ada laporan warga yang juga sebagai wali murid di SMP Negeri 6 Jember mengaku mengalami hal penyalagunaan tersebut.

“Memang wali murid disuruh membuat surat kuasa bermaterai. Dan ada pengalihan dana tersebut bukan peruntukannya, jika ada yang belum diberikan, nantinya akan ada modus yang mengarah untuk itu,” kata Andhi.

Memang dikatakan Andhy, pada Selasa (19/1) pagi, Fahurrozi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jember guna melaoprkan kalau anaknya tidak mendapatkan BSM tersebut, namun hanya mendapatkan selembar kwitansi saja.

Fathurrozi salah satu wali murid, ini menuturkan bahwa selembar kwintansi tersebut bertuliskan senlai uang.

Diketahui bahwa kwitansi yang pertama bertuliskan Rp 650.000 untuk sumbangan suka rela dan Rp 100.000 untuk sumbangan sukarela rehab gedung sekolah.

            Dari hasil penelusuran Andhy, seharusnya dana itu ditransfer langsung ke rekening wali murid untuk membeli perlengkapan sekolah siswa. Namun, seakan-akan dirinya beserta wali murid yang lainnya seperti dipaksa oleh sekolah untuk membuat surat kuasa agar pencairan dana itu dilimpahkan ke pihak sekolah.

“Kalau dari pihak DPRD Komisi D kemarin, Hafidi mengatakan, jika pihaknya akan memanggil Dispendik Jember serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian, apakah persoalan ini termasuk tindakan pidana atau tidak,” bebernya.

Jika tindakan ini termasuk tindakan melanggar hukum, kata Hafidi waktu itu, seperti yang dikatakan Andhy, Komisi D tidak segan – segan merekomendasikan kepada pihak kepolisan untuk memproses secara hukum. (tiek)

loading...