Erwan S Prijono, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 JemberPB Jember, Erwan S Prijono, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Jember, kepada sejumlah wartawan, Selasa (19/1) pagi, mengatakan jika taka da pemotongan ataupun pengalihan dana Bantuan siswa miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) di lingkungan lembaganya.

Pencairan dana tersebut menurut Erwan, telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan untuk pencairan secara kolektif. Sebab jika pencairan tidak dilakukan secara kolektif, maka dana tersebut tidak cair pada tahun 2015, melainkan akan dicairkan pada tahun 2016 ini.

Diungkapkan Erwan, bahwa antara BSM dengan PIP diharapkan dapat dipisahkan. Karena yang menerima dana BSM hanya ada sekitar 8 siswa saja, sesuai dengan pendataan dari lingkungan masing-masing.

“Sedangkan untuk siswa yang mendapatkan dana PIP ada sekitar 749 siswa dari 770 siswa yang ada, senilai Rp 750 ribu per siswanya,” ungkapnya kemarin pagi diruangkerjanya.

Diutarakan lagi oleh Erwan, kalau kejadian seperti ini ada semacam salah paham dari pihak luar sekolah. Padahal pihak sekolah telah berkorban untuk menyelesaikan segala urusan terkait hal tersebut.

“Sebenarnya kami lebih suka para siswa mendapatkan kartu sama seperti yang ada di Jakarta, namanya Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab pihak sekolah tidak mendapatkan umpatan, ataupun sebuah fitnah. Dan itu lebih efektif saya rasa,” jelas Erwan.

Dan diduga ada pemotongan untuk sumbangan sukarela, Erwan juga menepisnya, sebab pihak sekolah telah mengklarifikasi kepada pihak yang bersangkutan, ternyata mereka hanya terkena beban pembayaran pembanguna gedung kantor sebesar Rp 200 ribu saja, dan sisanya dibawa pulang oleh siswanya.

Melihat adanya temuan sejumlah indikasi pemotongan dana BSM atau PIP itu sangat jelas membuat DPRD Jember menjadi geram. Seharusnya hal itu tidak dilakukan pihak sekolah tanpa adanya persetujuan dari wali murid.

DPRD Jember pun meminta agar dilakukan kembali verifikasi dan perbaikan data agar program ini bisa tepat sasaran.

“Jika memang tanpa adanya sebuah persetujuan wali murid maka bisa dikatakan sebagi pungli. Ya seharusnya tidak boleh langsung dipotong seperti itu, tanpa persetujuan orang tua. Seharusnya semua potongan atau sumbangan ke sekolah itu harus dikonfirmasi dan kesepakatan dengan pihak orang tua wali murid yang memiliki hak tersebut,” papar Ketua DPRD Jember M. Thoif Zamroni, kepada media kemarin.

Minimal ada pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu. Karena memang untuk dana BSM PIP ini jelas hak murid bukan lagi sekolah. Dalam undang-undang sudah jelas digunakan untuk apa saja dana BSM/PIP tadi. Yakni terutama untuk membantu siswa yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan belajarnya, seperti membeli peralatan sekolah.

Sehingga jika ada pengalihan dana sekalipun, tentu harus persetujuan murid dan orang tua wali murid. Dirinya pun meminta kepada pihak Dispendik Jember untuk menindaklanjuti pungutan atau pengalihan BSM PIP tanpa persetujuan orang tua terlebih dahulu ini. dirinya mengatakan tidak mungkin sekolah kekurangan anggaran, apalagi untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sangat melimpah. (tiek)

loading...