PB, JAKARTA-Wacana mengembalikan GBHN dalam UUD NRI 1945 berpotensi melemahkan sistem presidensiil yang sebelumnya sudah diperkuat dalam Amendemen UUD 1945. GBHN dipercaya akan menjadi langkah awal dalam mengubah sistem ketatanegaraan dengan kembali menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi yg dapat melakukan evaluasi terhadap Presiden.

Terkait hal tersebut, Kelompok Pengkaji Perubahan Konstitusi (KP2K), menolak gagasan memasukan GBHN kembali ke UUD NRI 1945. Gagasan mengenai pengembalian GBHN melalui amendemen konstitusi saat ini kembali mengemuka. Kembalinya GBHN dianggap sebagai jawaban atas permasalahan pembangunan saat ini. Namun sebenarnya Indonesia saat ini sudah memiliki instrumen lain dalam perencanaan pembangunan, yaitu melalui RPJM dan RPJP.

” Karena itu, perbaikan yg dilakukan seharusnya fokus kepada instrumen yang sudah ada,” kata perwakilan KP2K,   Hifdzil Alim di Kuningan, Jakarta, Selasa (19/1/2016)

Dampak lahirnya kembali GBHN, menurut KP2K akan membuka ruang transaksi baru, yaitu membuat posisi MPR sangat kuat, sehingga tidak melahirkan konstruksi kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi. MPR akan menjadi pembentuk, pelaksana, dan pengawas dari GBHN, yang itu sangat berbahaya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu juga berpotensi mengancam kehidupan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Presiden pilihan rakyat secara langsung dalam Pemilu, akan terkekang dengan GBHN bentukan MPR, dan berpotensi abai terhadap aspirasi masyarakat. (Beb)

loading...