PB Jember, DPD PPP versi Romahurmuzy (Romi) beserta kader telah mendapatkan instruksi dari DPP dan DPW untuk mengamankan dan mempertahankan aset kantor sekretariat masing-masing pasca putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan partai tersebut.

“Itu adalah dari hasil rapat pimpinan nasional kita beberapa waktu yang lalu menginstruksikan pengurus PPP di daerah agar mengamankan aset partai di daerah masing-masing,” kata Ketua DPD PPP Kabupaten Jember, H Sunardi saat dimintai keterangan oleh wartawan.

Kantor PPP yang berlokasi di Jalan Karimata Nomor 56, selama ini didiami pengurus versi Romahurmuzy, yang diketuai H Sunardi tersebut.

“Memang Selasa (19/1) lalu ada sekitar seratus pengurus PPP kubu Djan Faridz yang dating ke kantor PPP untuk meminta sebagai kantor bersama. Secara de facto, ini masih dibawah kekuasaan kami, dan kami yang bertanggungjawab terhadap aset ini,” jelasnya.

Sunardi yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Jember ini juga akan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan aparat keamanan dalam pelaksanaan penjagaan aset itu.

Kepada kader Sunardi meminta menjaga kekompakan, kondusivitas, memelihara dan mengamankan garis komando partai kepada seluruh kader.

Sampai dengan adanya pencabutan terhadap SK Kemenkumham tentang kepengurusan PPP, maka kepengurusan DPP PPP yang berlaku tetap di bawah kepemimpinan Pak Romahurmuziy selaku ketua dan Ainur Rofiq selaku sekjen,” ungkapnya.

Akan tetapi, Sunardi menekankan bahwa MA tidak pernah memutuskan kepengursan PPP yang sah di bawah kepemimpian Djan Faridz.

“Dalam amar putusan MA menjelaskan, PPP itu kembali kepada hasil Mukhtamar Bandung dengan Ketua Umumnya Pak Suryadharma Ali dan Sekjennya Pak Romahurmuziy,” terangnya.

Dilihat dari kejadian ini, Ketua DPD PPP merasa tidak puas, menurutnya kubu sebelah tidak meminta izin kepadanya. Konsekuensi hukum harus kembali kepada kepengurusan Muktamar Bandung, dan Muktamar Bandung masih dipimpin dirinya.

“Jika masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap. Sebab secara de yure, Muktamar Bandung itu berakhir bulan Juli 2016 nanti,” bebernya.

Secara de facto menurut Sunardi, masih harus bertanggung jawab terhadap seluruh aset PPP. Kalau bisa menunggu sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 besuk saat diumumkan keputusan MA.

“Dan kejadian ini sempat kami melaporkan ke Polres Jember. Seperti Selasa (19/1) lalu, jika sampai dengan jam 4 sore tidak beranjak dari kantor PPP, maka akan diusir aparat. Harga mati, mereka tidak boleh menguasai kantor. Karena merasa tidak memiliki SK,” pungkasnya. (tiek)  

loading...