ayub junaidi cabut ijin tambang (2)PB Jember, Dengan adanya polemik yang berkepanjangan terkait tambang di Jember ini, Wakil Ketua DPRD KAbupaten Jember, Ayub Junaidi, kepada sejumlah wartawan mengatakan jika untuk perpanjangan izin PT. Agtika Dwi Sejahtera (ADS) dalam melakukan eksploitasi tambang pasir besi di Pantai Desa Paseban Kencong dicabut terlebih dahulu. <br>

Menurut Ayub Junaidi, prosedur pengajuan permohonan dan izin tersebut dinilai tak sesuai perundang-undangan yang ada, dan untuk itu, dirinya meminta kepada Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jawa Timur untuk merekomendasikan untuk pencabutan izin pertambangan pasir besi itu.<br>

“Disini kami merasa tidak pernah diajak bicara sama sekali. Tidak ada komunikasi selama ini, padahal DPRD ini mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya, bukan malah diam-diam seperti ini,” keluhnya, pagi tadi dihadapan wartawan.<br>

Kalau dilihat dari kronologisnya, sepertinya perpanjangan izin ini dilakukan saat DPRD Jember belum menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) pada awal 2015 lalu.<br>

“Belum ada RTRW kok bisa dilakukan perpanjangan izin,” kecamnya.<br>

Sudah lima tahun lebih, masyarakat Desa Paseban ini bergelut menolak pertambangan. Namun apa hasilnya? Maka dari itu, Ayub sangat menyesalkan adanya perpanjangan izin eksplooitasi oleh PT. ADS ini. <br>

“Sudah berulang kali, masyarakat Desa Paseban mengagalkan dan mengusir para penambang di daerahnya. Melakukan protes keras juga sudah dilakukan. Masak harus setiap hari melakukan pngusiran sprit itu,” katanya.

PKB yang selama ini sebagai pihak yang menolak adanya eksploitasi tambang galian B di Kabupaten Jember ini sudah melakukan cara.

“Semoga Pansus bisa memberikan rekomendasi kepada Gubernur agar mencabut ijin pertambangan pasir besi PT Antika Dwi Sejahtera tersebut,” ujar politisi PKB ini.<br>

Pasalnya, menurutnya yang dilakukan dengan perpanjangan ini adalah dari Dinas Enegeri Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jatim. Salah satunya meminta minta Pansus Pertambangan DPRD Jatim rekomendasikan kepada Gubernur untuk mencabut ijin pertambangan pasir besi di Paseban. Pasalnya perpanjangan ijin tambang yang dikeluarkan itu, dinilai Ayub menabrak perundang-undangan yang ada.<br>

“Jika sesuai RTRW Nasional, disebutkan tidak boleh ada aktifitas pertambangan di Wilayah Pesisir Pantai Selatan. Karena kawasan itu merupakan Kawasan Rawan Bencana Tsunami,” terang Ayub yang hobi ngetrail ini.<br>

Selain DPRD, sejumlah LSM yang selama ini mengawal penolakan tambang pasir besi di Desa Paseban, Kencong pun ikut menyuarakan penolakan ini. Seperti dilakukan oleh LSM Minabahari M. Sholeh. <br>

“Kami mendapatkan kabar adanya perpanjangan sejak Oktober 2015 lalu. Namun belum ada bukti kongkrit,” jelas Sholeh.<br>

Dirinya pun merasa jika perpanjangan izin yang diperoleh PT. ADS ini dianggap menyalahi aturan. Pasalnya, berdasarkan UU no. 4 tahun 2009 disebutkan tidak bisa diperpanjang begitu saja. Melainkan harus mengurus dari bawah kembali, apalagi PT. ADS selama ini tidak pernah melakukan kegiatan eksploitasi.<br>

“Yang paling penting harus ada rekomendasi dari kabupaten. Berarti PT. ADS ini jangan-jangan sudah mendapatkan rekom kabupaten,” ucap Sholeh penuh tanda tanya.

Selain itu, seharusnya juga tidak langsung diperpanjang karena ada sejumlah tahapan usai mendapatkan rekomendasi. Yakni dengan melakukan tahap penyidikan, eksplorasi, studi kelayakan hingga menyiapkan amdal.

“Baru kemudian bisa dilakukan lelang oleh pihak propinsi. Tidak tiba-tiba langsung memperpanjang izin,” tegas Sholeh.

Sementara terkait dengan isu awal ada PT. Sarang Madu Perkasa, diungkapkan oleh Sholeh memang pernah ada.

“Awalnya izinnya tanam jarak. Karena tidak maksimal sempat hendak mengajukan izin tambang juga. Tapi tidak bisa seprti itu. Saat itu bukan di Paseban, namun di Pantai Getem, Gumukmas,” bebernya.

Yang jelas, kata Sholeh, jika memang ditemukan benar sudah mendapatakan izin eksploitasi, pihaknya tidak akan diam.

“Kami akan melakukan class action. Apalagi, sebelumnya dialog pertambangan antara tokoh masyarakat bersama Pj Bupati Jember, Pansus Pertambangan DPRD Jatim dan Disperindag ESDM Jatim, sejumlah elemen masyarakat Jember secara tegas menolak adanya aktifitas pertambangan pasir besi dan emas di Jember. Masyarakat pun meminta kepada Gubernur untuk tidak mengeluarkan izin pertambangan galian B di Jember,” pungkasnya. (Tiek)

loading...