PB Jakarta, Pada penghujung tahun 2015 lalu, Nikita Mirzani diciduk kepolisian di salah satu hotel bintang lima di kawasan Jakarta, karena dugaan  menjadi PSK kelas atas. Hal tersebut kini menjadi perdebatan hangat terkait persoalan hukumnya. Melihat hal ini, praktisi hukum dari Universitas ternama di Kota Riau, Rahmadianto Andra , SH, mengatakan bahwa ada asas legalitas di dalamnya. “Selama tidak ada aturan, ya PSK tidak dapat dijerat hukum pidana,” ujar lelaki yang akrab disapa Rahmad ini.

Dia menjelaskan bahwa hukuman untuk praktek “esek-esek”  ini lebih tepat ditujukan kepada penyedia jasa atau dalam hal ini mucikari. Selain itu pria berdarah Padang ini menambahkan, bahwa PSK yang selama ini bebas menjajakan diri adalah akibat karena adanya mucikari.  “Prostitusi itu ada, karena adanya mucikari,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini beberapa daerah melarang adanya praktek prostitusi. Rahmad mengatakan bahwa beberapa daerah telah menetapkan Perda untuk mengatur hal itu. Namun, pihaknya juga menyayangkan bahwa Peraturan Daerah tentang praktek prostitusi tersebut hanya terdapat dibeberapa daerah. “Masih banyak daerah-daerah dimana prostitusi masih legal,” katanya.

Lebih jauh lagi, Rahmad berharap Pemerintah dalam hal ini harus membuat undang-undang khusus yang mengatur prostitusi. Ia mengatakan bahwa sangat banyak dampak yang mengkhawatirkan bagi perempuan itu sendiri. “Maka dari itu, DPR harus memperioritaskan pembentukan undang-undang khusus,” Ujarnya.

Hal ini senada dengan yang dikatakan Dr. Budi Wahyuni, saat diwawancarai di kantornya, Selasa (19/1). Saat itu, dia mengatakan bahwa pihaknya beserta jaringannya sedang mengusung untuk mengusulkan adanya RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. “Akan ada di Prolegnas, dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelas Wakil Ketua II Komnas Perempuan ini.<br>

Yuni menambahkan bahwa maraknya praktek prostitusi yang berada pada jejaring sosial media, harus menjadi tanggung jawab bersama. Pihaknya menjelaskan dalam hal ini Negara juga bertanggung jawab untuk mengawasi ini. “Harus ada penguatan, Political will yang kuat untuk mengatakan bahwa ini sudah merupakan kejahatan,” ujarnya. (Monty)

loading...