PB Jember, Sebelumnya, diktahui ada sekitar 1.460 prusahaan di Kabupatn Jmbr yang nunggak tak bayar premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi karyawannya, itu senilai Rp 3,2 miliar lebih.

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Cahyaning Indriasari, kepada wartawan siang tadi menjelaskan jika BPJS ini adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Namun untuk pemberian sanksi tersebut, kata Naning, panggilan akrabnya, tidak serta merta akan ditindak atau dipidanakan secara langsung, ada tahapan prosesnya.

Pertama, pihak BPJS Ketenagakerjaan menerima data peserta dan secara langsung diperiksa oleh petugas pemeriksa, yang selanjutnya akan dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan batas waktu 14 hari kerja.

“Tahap kedua, petugas pemeriksa tersebut masih akan menvalidkan data dan kelengkapan peserta terlabih dahulu. Nantinya ada skala prioritas perusahaan mana yang akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan dan itu membutuhkan 2 hari kerja. Ini juga sering disebut surat peringatan kedua (SP 2),” kata Naning saat ditemui awak media, kemarin pagi.

Berkas yang lengkap masih juga akan dilakukan pemeriksaan data selama 3 hari kerja. Setelah itu, pemberi kerja dan setiap orang tersebut tidak memenuhi kewajibannya, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lapangan.

“Kalau pemeriksaan lapangan dibutuhkan waktu 7 hari kerja. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan lapangan akan dituangkan kedalam Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) selama 5 hari kerja,” ujarnya.

Jika dari pemberi kerja dan setiap orang yang telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan tetap masih tidak patuh, aka akan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, waktunya selama 50 hari kerja.

“Baru kami akan membutkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Jember, untuk dilakukan pemanggilan dan tindakan selanjutnya,” bebernya.

Menurut Naning, jika masih ada karyawan yang belum didaftarkan oleh pemberi kerja itu akan diawasi secara ketat, karena kata Naning ini adalah perintah Undang-Undang adalah wajib, untuk diikutsertakan dalam BPJS oleh perusahaan selaku pemberi kerja.

“Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (“PP 86/2013”),” tegasnya.

Aturan yang berbunyi “Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib” untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Adapun sanksi pemberi kerja yang melanggar kewajiban mendaftarkan karyawannya sebagai keserta BPJS, antara lain sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif.

“Sanksi administratif itu dapat berupa : teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS, denda dan/atau juga dilakukan oleh BPJS dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu itu yang dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS,” jelasnya.

Adapun sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Sanksi terberat melawan Undang-Undang yaitu kurungan 8 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar,” pungkasnya.

Padahal terkait sanksi ini, Naning mengatakan aturan tentang kewajiban mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan ini sudah disosialisasikan sejak lama tepatnya 2013 yang lalu kepada para perusahaan.

Ia menjelaskan hal ini juga demi kebaikan para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan swasta, agar lebih terjamin kesejahteraannya. Undang-Undang mengancam akan memberi hukuman pidana bagi perusahaan yang tidak menaati aturan terkait wajib mendaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. (tiek)

loading...