nugroho-tri-waluyo-809x1024PB- Kebumen, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 101 tahun 2014 bab II pasal 18 huruf ayat 2 : Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Mentri ini diundangkan, tapi ternyata masih ada sebagian kendaraan angkutan  umum milik anggota organda yang belum beralih ke Badan hukum Indonesia, hal tersebut karena di propinsi Jawa Tengah pelaksanaan Kemendagri nomor 101 tahun 2014 mulai diberlakukan per 1 Aprril 2015, oleh sebab itu kendaraan umum yang pajaknya habis antara bulan Januari sampai bulan Maret 2015 belum diberlakukan ketentuan tersebut.

Menyikapi kemendagri nomor 101 tahun 2014, Pemda Kabupaten Kebumen berinisiatif membuat keputusan untuk membantu para pemilik kendaraan angkutan umum agar dapat masuk menjadi anggota kopersi, yang disahkan oleh Bupati Kebumen H. Buyar Winarso, pada tanggal 12 Mei 2015, yaitu Keputusan Bupati Kebumen nomor :518.18/154/BH /XIV.12/V/2015, tentang Pengesahan Pendirian Koperasi Trans Kebumen..

Pemberlakuan perekrutan bagi mereka (pemilik kendaraan angkutan umum ) berlaku hingga akhir tahun 2015 , dan selanjutnya bagi mereka yang belum menjadi anggota Koperasi atau berbadan hukum, diwajibkan untuk mengurus perijinan badan hukum sendiri, demikian dijelaskan Kadishubkominfo Kabupaten Kebumen Drs Nugoho tri Waluyo kepada PB di kantornya, saat dikonfirmasi.

Disinggung  sikap tentang tanggapan masyarakat perihal pemberlakuan Permendagri no 101 tahun 2014, Kadishub lewat kabid angkutan umum Eko W menjelaskan, bahwa dengan diberlakukannya Permendagri ini, bagi para pemilik kendaraan umum yang sudah memenuhi kriteria (sudah masuk anggota organda berbadan hukum) akan diuntungkan, karena mendapatkan insentif pemotongan pajak 30% bagi kendaraan angkutan umum orang dan 50% bagi kendaraan angkutan umum barang. “Oleh sebab itu kami bekerjasama dengan KUP3 AD/Samsat kabupaten kebumen untuk kelancaran Pelaksanaan Permendagri No 101 thn 2014” pungkasnya. (Rasikun)

loading...