Pembawaberita.com – Rencana pembangunan jalur kereta cepat Jakarta – Bandung yang saat ini belum ditandatangani kontraknya, sebaiknya ditinjau ulang dan jika perlu dibatalkan.

Apalagi pihak perusahaan sejak awal sudah meminta hak ekslusif dengan cara akan memaksa pemerintah untuk menanggung beban biaya proyek itu jika ternyata kelak gagal.

Perlu dicatat, bahwa negara yang bersumber dari rakyat bangsa ini, tidak untuk memberi keuntungan pihak swasta, melainkan untuk kesejahteraan rakyat.

Sarana dan prasarana transportasi Jakarta – Bandung sekarang ini, sebenarnya sudah sangat memadai.

Baik menggunakan kereta maupun melalui jalur bus yang melewati jalan tol dan jalan alternatif lainnya.

Jarak tempuh pun tak jauh, sehingga sangat tidak penting untuk adanya kereta cepat.

Yang menyedihkan, seperti diberitakan, sebagian dana untuk investasi kereta cepat itu, skemanya akan diambil dari BUMN.

Ini luar biasa !!

Dana BUMN akan disia-siakan untuk memfasilitasi proyek yang disatu pihak tak prioritas dan di lain pihak dikuatirkan akan mengalami kerugian.

Dari sudut pelayanan publik. Penggunaan anggaran untuk membangun jalur kereta cepat itu bisa dianggap sbagai kebijakan diskriminatif.

Mengapa ?

Karena secara langsung mempertontonkan pelayanan publik super prima di pulau Jawa, sementara di luar jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih sangat jauh tertinggal.

Bukankah pemerintah harus berpikir adil dan bijaksana dalam wawasan ke-Indonesiaan yang utuh ketika merancang program pembangunan sarana dan prasarana transportasi di nusantara ini ?

Penulis : La Ode Ida ( Mantan Anggota DPD RI )

LaOde Ida

loading...