PB, JAKARTA -Peristiwa yang dialami oleh Novel Baswedan, penyidik aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah seharusnya dihentikan. Demikian  pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Sabtu (30/1/2016)  terkait kelanjutan kasus Novel Baswedan.

Menurut PSHK, Sejak awal, kasus ini kental dengan kriminalisasi dan penuh kejanggalan serta rekayasa.

Pada 2012, kasus ini sempat mencuat ketika KPK menangani perkara Irjen (Pol) Djoko Susilo. Saat itu, kasus yang sebenarnya sudah selesai kembali diungkap. Novel Baswedan telah diperiksa secara etik dan diputus tidak bersalah sebagai pelaku. Novel Baswedan hanya diputus bersalah karena tanggung jawab komandan.

Peristiwa penembakan yang disangkakan tidak pernah terbukti dilakukan oleh Novel Baswedan. Pada perkembangannya, kesalahan itu dibebankan kepada Novel Baswedan dengan rangkaian peristiwa dan bukti yang penuh dengan kejanggalan serta rekayasa.

Pilihan untuk menghentikan kasus tersebut kini ada di tangan kejaksaan (Jaksa Agung). Baik dengan menerbitkan Surat Keterangan Penghentikan Penuntutan (SKP2) atau deponeering. Sudah seharusnya kasus yang penuh dengan kriminalisasi ini dihentikan.

Pimpinan KPK yang baru juga seharusnya mengambil sikap tegas terkait kasus ini. Ini bukan kasus yang bersifat personal tetapi institusional. Novel Baswedan dikriminalisasi ketika menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik aktif KPK.

Presiden Joko Widodo juga harus mengambil langkah untuk menghentikan kasus ini. Pernyataan lisan Presiden Joko Widodo ketika menanggapi penangkapan Novel Baswedan bahwa jangan ada kriminalisasi harus diwujudkan secara nyata.

Novel Baswedan adalah penyidik aktif KPK yang telah, sedang, dan akan menangani beberapa kasus besar korupsi. Keberadaannya memang menjadi ancaman bagi banyak pihak. Menyelamatkan Novel Baswedan berarti juga menyelamatkan KPK. (Beb)

loading...