PB-Jakarta. Senin (01/02) DIT JEN AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia cc.

LEGALISASI data base tanda tangan tidak lengkap sangat menghambat masyarakat (pemohon) yang akan membuat legalisasi akta kematian, akta pernikahan, dll. Hal ini disebabkan karena tidak lengkap data base tandatangan yang dimilikinya, pemohon harus pulang kembali ke daerah asal penerbit akta untuk di mintai tanda tangan pejabat yang menandatangani akta-akta tersebut untuk dijadikan Data base Speciment tanda tangan.

Data base Legalisasi berasal dari para pemohon/masyarakat  yang mengajukan.

Salah satu pemohon yang mengajukan untuk melegalisir akta kematian saat ditanyakan oleh rekan media mengatakan ” saya sangat kecewa tidak bisa melegalisir akta kematian, masa saya harus pulang lagi kesemarang  untuk minta contoh tanda tangan pejabat penerbit akta kematian,” ini tidak efesient saya benar2 dirugikan dalam waktu serta materi yg seharusnya tidak perlu, saya orang awam dan tidak tahu, coba kalau yang pemohonnya dari papua apakah tidak tidak keluar uang yang banyak buat transpotasinya”

Saat dikonfirmasi ke pegawai legalisasi (hukum perdata) membenarkan data base contoh/speciment tanda tangan para pejabat pemerintahan di indonesia sebagian besar didapat dari para pemohon, yang mengajukan legalisasi.

Dengan kejadian ini DIT JEN AHU Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia cc. Legalisasi hukum perdata harus meminta atau mengsosialisasikan kepada para pejabat pemerintahan untuk memberikan contoh tanda tangan dan apa bila para pejabat tersebut tidak mau memberikan contoh tanda tangannya harus diberikan sanksi berupa teguran atau melaporkan kepada pejabat yang lebih tinggi supaya memberikan sanksi yang tegas.  (Monty)

loading...