Oleh : Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Golkar

 

PB Jakarta: Menyongsong Rapat Harian DPP Golkar (Riau) tgl 4 feb 2016, Saya ingatkan bahwa SK Menkumham hanya memberi kewenangan kepada DPP untuk membentuk Panitia, guna menyelenggarakan Munas/Munaslub sesuai AD/ART yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Tidak ada kewenangan lainnya. Kata kuncinya sesuai AD/ART, demokratis, Rekonsiliatif dan berkeadilan.

DPP sesuai Pasal 19 AD adalah Badan Pelaksana Tertinggi Partai yang bersifat kolektif. Maka pembentukan kepanitiaan, Kepesertaan, agenda, materi dan tempat pelaksanaan Munas harus diputuskan dalam Rapat Pleno DPP, bukan pada Rapat Harian.

Penyelenggaraan Munas adalah core business nya bidang Organisasi, keanggotaan dan kaderisasi, maka sudah sepatutnya penyelenggara dan pelaksananya diambil dari pimpinan dan anggota pengurus DPP yang membidangi OKK. Adapun pengurus dari bidang-bidang lain dilibatkan dalam kepanitiaan sesuai bidangnya.

Biasakanlah kita tertib organisasi dan tertib adminitrasi. Apalagi Munas/Munaslub Golkar yang akan digelar ini adalah solusi akhir dan harus menjadi yang terbaik bagi penyelesaian secara komprehensif atas kisruh kepengurusan yang sudah berjalan lebih dari satu tahun.

Janganlah kesalahan masa lalu diulang kembali ketika rapat pleno tgl 24-25 nopember 2014, secara sepihak diputuskan waktu, tempat dan panitia munas, yang mengakibatkan munculnya TPPG yang kemudian menyelenggarakan Munas di Ancol.

Mari gunakan bahasa Kita, bukan aku dan kamu, Golkar milik semua, bukan milik sekelompok orang. Hasilkanlah yang terbaik untuk Golkar bersatu, Golkar bangkit dan Golkar masa depan, berilah keteladanan kepada sejumlah anak-anak muda yang butuh jaminan masa depan partai yang lebih baik. (Hefrizal/srm/riau/edd)

loading...