Oleh : Agun Gunandjar Sudarsa (Ketua Dep. Hukum dan HAM Partai Golkar)

 

PB : Pasca digelarnya Rapat Harian DPP Golkar kemarin, selaku Ketua Dep. Hukum dan HAM, mendesak Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie (ARB),  Wakil Ketua Umum Agung Laksono , dan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar  Akbar Tanjung, untuk menjalankan roda organisasi secara kolektif/kolegial, sebagaimana Pasal 19 AD.

Tidak ada langkah-langkah organisasi pasca diterbitkannya SK Menkumham tentang perpanjangan DPP “Riau”, yang diputuskan sepihak, semua harus melalui Rapat Pleno.

Dalam pengambilan keputusan harus sesuai pasal 36 ART, yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak didapatkan, dilakukan pemungutan suara di Rapat Pleno. Oleh karena itu tentang pelaksanaan Musda-Musda tidak bisa dibenarkan, dan hal itu sama sekali tidak mencerminkan semangat rekonsiliatif dan berkeadilan.

“Marilah kita tekan ego masing-masing dalam kompetisi memperebutkan posisi Ketum pada Munas yang akan datang. Marilah kita berlaga dalam pertarungan Munas, secara jujur dan demokratis, siap kalah dan tidak hanya ingin menang saja. Mari kita duduk bersama bermusyawarah dalam Rapat-Rapat Pleno, yang memiliki dasar hukum, sebagaimana SK Menkumham yang memberi kewenangan tunggal dalam SK nya untuk membentuk Panitia menyelenggarakan Munas sesuai AD/ART yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan”.

Kepada kader-kader di daerah, sudah saatnya Saudara bersikap secara objektif untuk persatuan, masa depan Golkar yang lebih baik (Hefrizal/Srm Edd)

loading...