PB Jakarta – Lembaga kajian pembangungan ekonomi dan keuangan (Indef) menilai, besaran cadangan devisa hingga akhir Januari 2016 sebesar US$102,1 miliar tidak ideal untuk menjawab tatangan ekonomi di tengah lonjakan utang luar negeri dan impor.

Pernyataan tersebut seperti dikatakan Direktur Indef, Enny Sri Hartati usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu.

“Saat ini ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian dan ada tren berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi China. Sementara, kebutuhan pemerintah kita untuk membiayai utang terus melonjak dan kebutuhan impor juga melonjak,” paparnya.

Namun demikian, jelas Enny, Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa besaran cadev senilai US$102,1 miliar masih dalam ketegori aman, dengan mengacu pada standar kecukupan untuk membiayai 7,5 bulan impor atau 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

“Padahal ekonomi sedang melambat, kewajiban beban utang meningkat dan juga akan naik terus serta populasi penduduk. Jadi, perhitungan besaran cadev dalam kondisi normal tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang,” tutur Enny.

Lebih lanjut Enny mempertanyakan, penurunan cadev per akhir Januari 2016 tidak sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani yang kerap meyebutkan mulai maraknya investasi asing.

“Apakah yang selama ini yang dimaksudkan Pak Franky itu masih dalam bentuk persetujuan investasi? Kalau yang disampaikan itu realisasi investasi, tentunya akan masuk ke dalam cadev di BI,” ucap Enny.

Sebagaimana diketahui, penurunan cadev dari US$105,9 miliar menjadi US$102,1 miliar untuk pemenuhan kebutuhan devisa, seperti pembayaran utang luar negeri pemerintah, termasuk pembayaran pokok dan bunga global bond yang jatuh tempo. (Pb/Iqp/end/bd)

loading...