PB-Jakarta : Mahkamah Konstitusi (MK) diminta tidak harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) dalam mengadili kecurangan Pilkada lanjutan 2016. Karena hal itu hanya menghitung selisih suara hasil pilkada.

20160215_151814Kuasa Hukum pasangan calon nomor urut satu Indra Putra – Komprensi di Pilkada Kabupaten Kuansin Propinsi Riau Heru Widodo berharap MK bisa menyadangkan perkara pilkada hanya atas dasar hitungan normatif belaka. Tapi MK harus melihat adanya fakta kecurangan terstruktur, sistematis dan massif yang dirasakan signifikan oleh pasangan calon nomor urut satu Indra Putra – Komprensi.

“Jika terstruktur, sistematis dan massif yang didalilkan, maka petitum yang diajukan hanya mungkin untuk meminta pemungutan suara ulang dan diskualifikasi pelaku kecurangan itu tidak bisa menyentuh soal angka dan selebihnya adalah mengembalikan lagi tahapan Pilkada pada formula semua yaitu menggugurkan Pasangan Calon nomor urut dua,” terangnya dalam Konferensi Pers di Kawasan Cikini, Jakara, Senin (15/2).
20160208_184143-1Menurutnya, MK tidak boleh “membonsai” kewenangan konstitusionalnya hanya untuk menjadi “Mahkamah Kalkulator”. Persoalan keadilan adalah persoalan prinsip hak konstitusi yang tidak bisa dihitung hanya berdasarkan angka-angka. Sehingga Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah. MK harus menafsirkan lain dari UU Pilkada dan bukan menghitung selisih suara hasil perolehan suara pilkada.

“MK tidak boleh membuat kegaduhan atau kebingungan dengan membuat standar ganda. PMK seharusnya mengaju pada UU Pilkada yang dalam strata hukumnya UU lebih tinggi dari PMK, jadi TSF itu wajib di dalami sebagai penguatan materi peradilan” tandasnya.

20160215_152400Dia menilai UU Pilkada Pasal 158 dan PMK Nomor 5 mengatur hal yang memiliki substansi yang sama. Namun, kata dia PMK jangan sampai mengubah esensi UU sehingga menimbulkan pengaturan yang berbeda.

“Apalagi dalam situasi krusial seperti sekarang ini di mana masing-masing paslon menunggu hasil dari putusan MK. Jangan sampai ada perbedaan pengaturan selisih suara di UU Pilkada dan PMK bisa membuat konflik di tengah masyarakat. Karena itu, MK ikuti saja ketentuan di UU,” jelasnya.

20160215_151923Heru berharap MK dapat mengadili dan memeriksa perkara PHP yang terindikasi adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). MK, jangan hanya berpatokan pada soal “selisih perolehan suara” dengan mengabaikan adanya pelanggaran TSM saat Pilkada. “MK jangan malas mengadili perkara, hanya sebatas soal angka. MK harus membuka ruang seluas-luasnya bagi pencari keadilan sehingga tercipta keadilan substansial dan tidak membuat konflik sosial di daerah nantinya,” urainya

Sementara itu, Calon Bupati Kabupaten Kuansin Propinsi Riau Indra Putra mengungkapkan, indikasi kecurangan dalam Pilkada tersebut karena banyaknya pelanggaran yang di lakukan oleh Pasangan calon nomor urut dua serta tidak transparannya penyelengggara Pilkada yaitu KPU dan Panwaslu.

Bahkan KPU dan Panwaslu diduga kuat bermain mata dengan pasangan nomor urut dua, karena terbukti menggunakan Ijazah Palsu serta identitas palsu dan adanya indikasi terjadinya Money Politic oleh paslon nomor urut dua tapi KPU tetap meloloskannya.

“Selain itu Indikasi lainnya adalah adanya kecurangan dalam perhitungan suara, dimana ada beberapa kotak suara yang diminta untuk dibuka, namun tidak dilakukan.

20160215_152356Berdasarkan indikasi-indikasi kecurangan tersebut, maka kami telah melakukan Penelusuran dan mengadukannya ke aparat setempat,” jelasnya.

Menurutnya, akar masalah yang terjadi dalam sengketa pilkada Kuansing adalah dalam pencalonan pilkada di Kuansing karena adanya dualisme kepengurusan partai politik. Hal itu dibuktikan adanya kepengurusan parpol mencalonkan dua pasang calon yang berbeda dari satu partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

“Atas ketidakpuasan dalam hasil pilkada itu, kami pasangan Indra Putra-Komprensi terus menindaklanjutinya kepada berbagai lembaga hukum selain MK. Seperti ke Bawaslu, DKPP dan Mabes Polri,” pungkasnya (Beb)

loading...