PB-Jakarta : Kejaksaan Agung, telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016.

Nota Kesepakatan yang memuat 10 Pasal tersebut ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung RI, H.M. Prasetyo sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas memberikan perlindungan dan bantuan pemenuhan hak-hak saksi dan korban berdasarkan perundang-undangan.

Prinsip Nota Kesepakatan adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperhatian integritas, non diskriminatif, kredibilitas dan kerahasiaan. sehingga dengan adanya penandatangan tersebut, para pihak dapat melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam upaya perlindungan bagi pelapor, Saksi dan/atau Saksi Pelaku yang bekerjasama dalam aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui :

a.     Pembinaan pada Whistleblowing System/Penguatan sistim.

b.     Peningkatan efektifitas pelaksanaan Whistleblowing System, dan

c. Pemberian perlindungan bagi pelapor, Saksi, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.

(Hefrizal/Puspenkum Kejagung)

loading...