PB,PURWOREJO – Marsudi, Sekdes Pundensari, Kecamatan Purwodadi pemilik peternakan ayam yang diprotes warga akhirnya mengaku salah. Sekdes Arogan itu juga berjanji akan menghentikan usahanya. Marsudi yang datang didampingi istrinya juga bersedia mendatangani surat pernyataan yang isinya akan membongkar sendiri kandang ayamnya. Hanya saja marsudi meminta waktu enam bulan sejak ditandatanganinya surat kesepakatan itu.

Hal itu dilakukan dalam pertemuan dengan pejabat Sat Pol PP dan perwakilan Muspika Purwodadi, Kamis (25/2/2016). Pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kelautan serta Kantor Perijinan. “Yang bersangkutan meminta waktu enam bulan untuk menyiapkan lokasi baru,” kata Mujono, Kabid Penegakan Perda Sat Pol PP Purworejo.

Dikatakan Mujono, pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut pengaduan dari masyarakat yang keberatan adanya peternakan ayam milik Sekdes Pundensari yang berada ditengah pemukiman warga. Mujono menuturkan, di Desa Pundensari ada salah satu warga yang memiliki usaha peternakan ayam potong (broiler). Usaha itu sudah berjalan sekitar satu tahun namun tidak memiliki ijin. Usaha itu kemudian diprotes warga karena bau dari kandang ayam tersebut sangat mengganggu warga.

“Jadi pertemuan ini sebagai tindak lanjut surat pengaduan warga ke Sat Pol PP. Dalam klarifikasi ini kami mengundang pelaku usaha dan dinas terkait,” ujar Mujono.

Marsudi, Sekdes Pundensari(1)Dijelaskan, dengan mendirikan usaha peternakan ayam ditengah pemukiman warga Marsudi dinilai sudah melanggar empat perda sekaligus. Yakni Perda RT RW No. 27 tahun 2011, Perda No. 11 tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan (IMB), Perda No. 16 Tahun 2012 tentang HO (gangguan), Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Namun begitu, Sekdes Pundensari tidak dikenai sanksi pelanggaran Perda dan hanya dilakukan pembinaan serta pengarahan. Kami juga tidak meminta Marsudi untuk mengurus ijin karena lokasi usahanya tidak termasuk dalam zona perda yang diijinkan,” ucap Mujono.

Tambah Mujono, jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan kandang ayam belum juga dibongkar oleh pemilikya maka akan dilakukan bongkar paksa oleh Sat Pol PP. “Jika itu sampai terjadi maka pelaku usaha akan dikenai biaya yang besarnya sudah ditentukan,” tandasnya. (WARDOYO)

loading...