PB-JAKARTA, PN-SELATAN (10/02)  Ketua Majelis Hakim Achmad Rivai, SH akhirnya mengeluarkan surat penetapan pada 10 Februari 2016 karena Jaksa penuntut umum (JPU) Hadiman, SH tidak bisa hadirkan terdakwa Magdalena Tampubolon (70) di persidangan.

Penetapan No.Reg. : 705/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. berisi bahwa dalam persidangan telah diperiksa saksi-saksi, tetapi JPU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sehingga perlu ditetapkan lagi hari persidangan perkara ini pada Kamis 18 Februari 2016 jam 10.00 WIB dengan menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi mengingat pasal 152 Kuhap.

“Meski hakim sudah mengeluarkan penetapan, dan surat penetapan itu sudah diterima oleh pihak kejaksan negeri jakarta selatan. Tetapi tetap saja Jaksa penuntut Umum tidak dapat  mengadirkan terdakwa Magdalena,” Tegas Panitera pengganti yang menyidangkan perkara ini pekan lalu.

Menurut Panitera Pengganti bahwa surat penetapan itu sudah dibuat tembusan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa, Kepala kejaksaan negeri jakarta selatan dan kepala kejaksaan tinggi DKI Jakarta.

“Jika JPU  tetap tidak bisa menghadirkan terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuat surat penetapan yang kedua,” Ucapnya sambil mengatakan sudah 2 bulan lebih terdakwa ngak pernah sidang.

Sementara itu, selain terdakwa Magdalena ada juga terdakwa Septiadji Lucky Wardoyo yang sudah dituntut terlebih dahulu oleh JPU selama 18 bulan penjara dihadapan majelis hakim yang diketuai Thamrin Tarigan SH.

Kedua terdakwa didakwa oleh JPU membuat dan menggunakan  surat palsu hingga mengakibatkan banyak pihak yang mengakui tanah milik ahli waris Pego bin Oejir  sebagai pemiliknya.

Dalam dakwaan tersebut terdakwa dijerat dengan pasal 263 ayat (1) KUHP tentang membuat surat palsu dan  pasal 263 ayat (2) KUHP tentang menggunakan surat palsu dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Kedua  terdakwa pada tahun 2010 dengan tahun 2012 bertempat pada saat mengikuti rapat mediasi Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kantor Walikota Jakarta Selatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat,  yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan hutang, dengan maksud atau menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan.

Perbuatan kedua terdakwa berawal dari adanya tanah seluas 6990 M2 milik saksi Hj. Mawiyah dan saksi Rokayah yang berasal dari alm Pego bin Oejir (Orang tua kandung kedua saksi) berdasarkan bukti surat girik asli C1006 persil 29 D.I yang diterbitkan pada tahun 1949 atas nama Pego bin Oejir, Namun tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan atau dipecah tanahnya baik semasa alm Pego masih hidup maupun semasa ahli waris yaitu saksi Hj. Mawiyah dan saksi Rokayah. (Monty)

loading...