PB, Jakarta – Rupanya keributan terkait dengan Undang-Undang Revisi KPK hanya sebuah kedok bagi masyarakat Indonesia yang dipastikan akan melindungi KPK.

Dan drama itu bisa dikatakan sudah berakhir, mengingat Joko Widodo dalam sebuah pertemuan mengatakan jika menolak revisi UU KPK.

Bagaikan sebuah bola, Revisi UU KPK itu hanya sebuah bola menggelinding di depan kita, sementara sebuah bola besar yang tidak kalah pentingnya sedang diusahakan oleh pemerintah agar bisa disetujui oleh DPR terkait dengan Tax Amnesty.

Tax Amnesty Atau lebih dikenal dengan pengampunan pajak, dimana para penunggak pajak akan diberikan kemudahan supaya utang pajak mereka diampunkan/dihapus.

Namun kali ini pemerintah melalui Dirjend Pajak, dianggap sudah keterlaluan, dimana 4.000 perusahaan dari luar negeri dengan jumlah tunggakan pajak mencapai ribuan trilyun Rupiah, akan mendapatkan kemudahan penghapusan pajak.

Kondisi ini merupakan sebuah kesalahan besar bagi pemerintah Indonesia, dikarenakan pengemplang pajak dari luar negeri ini memiliki jumlah nilai yang sangat besar, sementara Dirjen Pajak hanya fokus kepada pembayar pajak dalam negeri yang jumlahnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan yang mendapat pengampunan pajak.

Bahkan program Direktorat Jenderal Pajak yang mencanangkan tahun 2015 adalah tahun pembinaan bagi wajib pajak dan tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum pajak.

Kalau meminjam istilah anak muda, program Dirjen Pajak itu “Hanya Surga Telinga” karena buktinya ke 4.000 ribu perusahaan asing itu tahun 2016 ini malah menikmati sebuah kebebasan, dari penegakan hukum.

Sementara itu sikap DPR RI pada sidang paripurna menjelang masa reses 2015 lalu, menyatakan jika alasan pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty ditolak.

Alasan DPR RI dikarenakan kondisi Negara Indonesia berbeda dengan negara lainnya yang pernah menerapkan Tax Amnesty, bahkan pada tahun 1980-an, Indonesia pernah mencoba memberlakukan Tax Amnesty, namun ternyata gagal.

(Jall)

loading...