PB, Jakarta – Beberapa kali munculnya keinginan dari para pejabat baik dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang meminta agar kolom Agama di KTP dihilangkan menimbulkan kontroversial.

Ahok sendiri menganggap jika menghilangkan kolom agama di KTP akan menghilangkan kesenjangan soal mayoritas dan minoritas.

Berbeda dengan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menginginkan agar kolom agama dikosongkan karena menganggap jika agama yang ada di Indonesia masih ada diluar dari 6 keyakinan agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

Entah maksud Mendagri dengan agama lainnya seperti apa tidak dijelaskan lebih jauh, ” apakah kemudian mereka tidak boleh mendapatkan KTP ? Sepanjang keyakinannya tidak sesat dan tidak menyimpang, tetap diberikan KTP,” ujar Tjahjo dalam Kongres Kebebasan Beragama 2016, yang diselenggarakan pada hari Selasa (23/2) lalu.

Sementara berdasarkan Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

” Sudah jelaslah jika Agama yang diakui di Indonesia hanya enam, maka tidak mungkinlah harus dikosongkan, karena mereka yang berkeyakinan PKI bukan agama lalu bisa seenaknya hidup di Indonesia, dengan KTP,” ujar Darwis Sibua Tokoh Muda Maluku Utara di Jakarta.

Menurutnya jika yang tidak beragama alias Atheis ingin hidup di Indonesia dan memiliki KTP sebaiknya Indonesia dibubarkan saja.

“Dalam merebut kemerdekaan peranan Agama sangat penting, justru keberadaan mereka yang tidak bertuhan (PKI) yang berusaha untuk menghancurkan negara ini,” ujar Darwis keras.

Bahkan dirinya menyebut aliran-aliran keagamaan yang tersebar saat ini mulai tumbuh, justru karena pemerintah tidak tegas dalam mengawal aturan yang sudah di buat.

“Seharusnya Mendagri menyuruh mereka memilih Agama yang diakui oleh pemerintah, bukannya malah mendiamkan dan mengakibatkan semakin membuat kisruh dengan melakukan perlindungan dan pembiaran,” ujarnya.

Menurut Darwis, aliran dan keyakinan mereka yang muncul juga mengatasnamakan Agama yang sudah diakui, hanya saja mereka ingin merubahnya sesuai dengan keinginan mereka.

” Coba lihat Jaringan Indonesia Liberal dan Syiah Indonesia mereka mengatasnamakan Islam, belum lagi adanya sebuah persekutuan di Manado belum lama ini dengan menamakan diri Gereja Setan, apakah itu bukan, perbuatan manusia saja,” ketus Darwis.

Dirinya menganggap Presiden sudah saatnya tegas soal kolom agama di KTP, jangankan dihilangkan, dikosongkan juga tidak boleh, karena Kolom Agama di KTP menandakan jika negara ini adalah negara yang beragama, bukan beraliran.

Darwis berharap Presiden tegas mengatur para pembantunya agar tidak menyimpang jauh, apalagi cuma seorang Gubernur seperti Ahok mau menyetir Pemerintahan.

(Jall)

loading...