PB Jakarta : Lahan parkir telah menjadi konsumtif pokok untuk warga Jakarta. Hal itu menjadi signifikan dengan komulatifnya angka kendaraan roda empat mapupun roda dua setiap harinya yang kian bertambah.

Di Jakarta sendiri terdapat ratusan titik parkir on street yang ingin disulap menjadi Tempat Parkir Elektronik (TPE). Sesuai riset, dapat dikatakan jumlah parkir on street di Jakarta mencapai 378 titik. Tiga diantaranya sudah menjadi TPE dengan pembayaran sistem kartu elektronik, yaitu di Jalan KH Agus Salim (Jalan Sabang) Jakarta Pusat, Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Jalan Falatehan, Jakarta Selatan.

Meskipun pemprov DKI terus menderek kendaraan roda empat dan mencabut pentil roda dua di titik parkir liar, kebijakan tersebut memang efektif sejak kebijakan derek parkir liar diterapkan pada tahun 2014 lalu, namun upaya tersebut butuh proses panjang. Pasalnya unit Derek Dishub perpakiran sendiri sangat minim jumlahnya dibandingkan dengan jumlah ribuan titik parkir liar yang ada.

Hal yang mendasar dalam perpakiran DKI menjadi lebih dipertanyakan TUPOKSI-nya, ketika banyak asumsi mengatakan regulasi hukum perpakiran DKI Jakarta sangat lemah. Ungkapan tersebut dilandasi dengan banyaknya parkiran-parkiran yang tidak dibina. Bahkan dari ribuan lahan parkir yang ada, dapat dikatakan kurang lebih hanya 30% lahan parkir yang dapat diserap dan masuk ke kas Negara. Dari 70% yang hilang menjadi lahan konsumtif ormas, oknum RT, RW, TNI, Polisi dan bahkan oknum dari pejabat public UP (Unit pengelola) perpakiran itu sendiri.

parking-reuters-300x212Jika mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran yang menjadi pedoman dasar pengelolaan perparkiran di Provinsi DKI Jakarta, perda tersebut mendorong adanya persoalan jaminan keamanan terhadap kendaraan yang parkir dilokasi parkir dan timbulnya kemacetan lalu lintas akibat penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir.

Dalam konteks yuridis Perda Nomor 5 Tahun 1999 harus direvisi, karena sudah banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya sudah tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan peraturan yang baru.

Hingga diterbitkannya Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran pada tanggal 28 September 2012, harapan perubahan perda tersebut dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir serta mendorong pemenuhan ketersediaan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sesuai dengan kebutuhan pengguna fasilitas parkir dan kedudukan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

1156189-nut--park-n-ride--780x390Dalam upaya peningkatan pengawasan dan penyetoran pajak parkir diwajibkan kepada penyelenggara usaha parkir untuk melaksanakan transaksi secara online sehingga pungutan dan penyetoran pajak parkir menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Pelaksanakan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran diperlukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur. Hingga terbitnya Pergub No. 66 tahun 2013 tentang Asuransi Parkir.

Dalam konteks ini, peran DPR RI harus segera ambil sikap untuk mengkaji ulang regulasi hukum UP perpakiran Dishub DKI Jakarta, guna memberikan kebijakan dan dipertajamnya payung hukum yang kuat guna melakukan penertiban perpakiran secara menyeluruh dan tanpa terkecuali. Dengan demikian maka system akan berjalan dengan baik sesuai TUPOKSI dari UP perpakiran itu sendiri, nantinya pencapaian target gubernur DKI Jakarta 1,8 triyun rupiah pertahun terpenuhi. Regulasi hukum ini lah yang harus dikuatkan untuk mendorong ketegasan pengikisan adanya morat marit parkiran-parkiran yang menjadi konsumtif para oknum maupun kelompok. (hefrizal/sb)

loading...