PB-Jakarta : Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai pemerintah perlu menjelaskan opsi untuk menambah sumber penerimaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2016, mengingat kolektivitas penerimaan negara belum sesuai ekspetasi.

Menurut Agus, di Jakarta, Jumat, penjelasan mengenai kebijakan untuk menjaga ruang fiskal APBN-P 2016 itu menjadi hal krusial untuk meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan investor.

“Apakah akan ada pemotongan belanja atau perlu dibiayai oleh surat utang? Ini perlu dijelaskan sehingga ranking Indonesia bisa lebih baik dan segera dinaikkan,” ujarnya.

Hingga pertengahan Maret 2016 ini, menurut Agus, kondisi ekonomi domestik terus membaik, ditandai dengan laju inflasi yang terjaga, daya beli masyarakat yang membaik dan derasnya realisasi investasi pemerintah melalui APBN. Indikator membaiknya ekonomi pun terlihat dari turunnya nilai “Credit Default Swap” atau instrumen yang dijadikan kontrak untuk perlindungan dan proteksi risiko kredit.

Sedangkan, tekanan ekonomi eksternal kepada Indonesia dinilai Agus mereda, meskipun potensi gejolak tidak hilang sepenuhnya dalam sisa tahun.

Namun, kata Agus, masih ada beberapa hambatan yang dilihat investor dan lembaga pemeringkat.

Hingga saat ini, lanjutanya, baru lembaga pemeringkat Fitch, dan Moody’s yang menjaga rangking Indonesia sebagai negara layak investasi (investment grade).

Lembaga pemeringkat lain, Standard and Poor’s (S & P) masih menempatkan rangking Indonesia di bawah level layak investasi dengan peringkat BB+. Pada Mei 2015, S & P sebenarnya telah mendongkrak prospek peringkat Indonesia dari “Stabil” menjadi “Positif”. sehingga perlu selangkah lagi untuk mendapat peringkat layak investasi.

Menurut Agus, masalah prospek penerimaan negara itu yang juga menjadi salah satu perhatian S&P.(iqp-end)

loading...