PB-Jakarta : Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan melakukan kajian ulang penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mengingat saat ini tidak lagi mewajibkan penyertaan Dokumen V-Legal untuk ekspor produk industri kehutanan.

“Kita mau kaji ulang, bagaimana dampaknya, ada yang pro dan kontra. Pada prinsipnya kita harus lindungi pelaku usaha dan hubungan internasional bagaimana,” kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih..

Karyanto mengatakan, setiap ketentuan yang ada saat ini, khususnya di Kementerian Perdagangan berpotensi untuk direvisi. Namun, kendati demikian, bukan berarti revisi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, namun harus dipelajari terlebih dahulu.

“Setiap ketentuan berpotensi untuk direvisi. Kita sedang bicarakan, cari mana dampak yang paling sederhana. Namun bukan berarti akan (direvisi),” ujar Karyanto.

Karyanto menambahkan, pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan para pemangku kepentingan hingga ada titik temu yang disepakati. Dan untuk jangka waktu proses pembicaraan tersebut tidak akan dibatasi.

Saat ini, Kementerian Perdagangan tidak lagi mewajibkan penyertaan Dokumen V-Legal untuk ekspor produk industri kehutanan, namun harus disertai dokumen yang dapat membuktikan bahwa bahan baku dari produk tersebut berasal dari penyedia bahan baku yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Ekspor produk industri kehutanan yang termasuk dalam kelompok B tanpa dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, akan tetapi harus disertai dengan dokumen yang membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari penyedia yang memiliki S-LK. (iqp-end)

loading...