Pembawa Berita – Carut marutnya rencana reklamasi pantai utara Jakarta dan masih minimnya anggaran APBD yang terserap, adalah bukti masih buruknya kinerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur Jakarta.

Dua hal inilah yang disoroti serius oleh Direktur Eksekutif NGO Badan Pemantau Pelaksana Pendapatan Asli daerah (BP2PAD) DKI Jakarta, Madsanih Manong.

Menjelang berakhirnya masa bakti Gubernur DKI Jakarta, Ahok sebaiknya memfokuskan kinerjanya pada dua hal tersebut, bukan justru malah sibuk membuat pencitraan di berbagai media sebagai sarana untuk mendongkrak reputasinya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 mendatang.

Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dikenal sebagai “Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta”, sampai saat ini sulit untuk diwujudkan, akibat terlalu banyaknya kekurangan dan kendala.

Salah satunya adalah belum adanya persetujuan dari DPRD DKI, yang hingga kini masih menyusun Raperda sebagai payung hukumnya. Belum lagi adanya penolakan berbagai kalangan, seperti kelompok nelayan pantai Jakarta dan para pemerhati lingkungan hidup.

Karena dengan adanya reklamasi, maka akan terjadi pendangkalan laut, dan banyaknya kapal yang keluar masuk mengakibatkan hilangnya habitat ikan di wilayah tersebut.

Direktur eksekutif NGO BP2PAD-DKI Jakarta, Madsanih Manong dalam wawancaranya, Jumat (24/03/2016) menyatakan bahwa reklamasi pantai bukanlah untuk kepentingan warga nelayan di wilayah tersebut.

Reklamasi justru akan mengorbankan perekonomian nelayan Jakarta dan mematikan ekosistim pesisir. Reklamasi juga hanya untuk kepentingan pengusaha besar, bukan untuk masyarakat umumnya.

Ahok seharusnya lebih fokus memperbaiki taraf ekonomi nelayan di wilayah tersebut, daripada ngotot meneruskan rencana reklamasi yang notabene hanya mementingkan sekelompok pengusaha besar yang mengincar kawasan pantai utara Jakarta untuk pengembangan bisnis mereka.

Untuk reklamasi pantai, pemda DKI Jakarta tidak berhak mengeluarkan izin reklamasi, karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat.

Sementara terkait dengan minimnya penyerapan anggaran APBD DKI Jakarta selama dibawah kepemimpinan Ahok, Madsanih menilai ini karena gubernur DKI Jakarta tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar.

Ditambah lagi dengan buruknya manajemen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). APBD 2015 hanya terserap 34% atau sekitar 23,5 trilyun rupiah. Menurutnya,  hal ini berimbas kepada rakyat kecil , karena porsi anggaran APBD  terbesar adalah pada anggaran belanja langsung atau belanja publik untuk warga Jakarta sebagai wajib pajak.

Persoalan kesehatan, banjir, kemacetan dan lain sebagainya hingga saat ini belum mendapatkan porsi anggaran yang semestinya. 34% APBD yang terserap baru sebatas untuk belanja pegawai dan pembayaran iuran listrik, air serta pembelian alat tulis kantor pemda.

Ahok harusnya introspeksi diri menjelang akhir kepemimpinannya. Jangan hanya sibuk melakukan pencitraan menjelang Pilkada 2017, tetapi lebih utama adalah memaksimalkan penyerapan angaran untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Pembelanjaan langsung itu kan disusun masing-masing oleh SKPD. Mana mungkin kegiatan yang mereka susun sendiri tetapi tidak bisa direalisasikan. Ini berarti ada pengelolaan manajemen yang tidak beres di tubuh birokrat. Tentu Ahok sebagai top manajer di pemerintahan DKI harus bisa mempertanggungjawabkan masalah ini.

IMG-20160325-WA0007-2Penulis : Madnasih Manong SH, Putra Asli Betawi.

Ketua Dewan Wilayah (DPW) DKI Jakarta – Partai Bulan Bintang.

Direktur Eksekutif NGO Badan Pemantau Pelaksana Pendapatan Asli daerah (BP2PAD) DKI Jakarta,

loading...