PB, Jakarta – Kepergian para wartawan atas undangan dari pemerintah israel ternyata menyisakan kesedihan mendalam bagi warga Indonesia yang selama ini memang tidak menginginkan Israel menjadi bagian dari diplomasi Indonesia.

Masih ingat dalam ingatan kita, ketika Menlu Retno Marsudi pada bulan Mei lalu, dilarang oleh pihak Israel untuk memasuki Ramallah Palestina guna melantik sekaligus membuka kantor Diplomatik Indonesia untuk Palestina.

Retno terkena larangan, dikarenakan membatalkan keinginan pihak Israel yang ingin bertemu Retno di Yerusalem.

Akibatnya Retno harus meresmikan kedutaan Indonesia di Amman Yordania, sekaligus melantik Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina, Maha Abu-Shasef, di KBRI Yordania, yang juga ikut dihadiri Perdana Menteri Palestina Mahmoud Abbas.

Berbeda dengan ketegasan Retno soal diplomatik Indonesia, justru empat orang jurnalis asal Indonesia, masing-masing

Abdul Hakim dari Jawa Pos

Tomi Aryanto dari Tempo

James Luhulima dari Kompas

Margareta dari Metro TV

Yang kelima belum diketahui nama dan asal medianya.

Justru dengan sengaja datang dan berfoto bersama dengan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu, usai makan bersama.

Rupanya niat Benjamin mengundang mereka karena akan dijadikan sebagai ujung tombak untuk membuka hubungan diplomatik Israel di Indonesia.

“Mereka itu adalah pelacur harga diri bangsa, Jokowi selaku kepala negara justru membela Retno yang enggan bertemu pemerintah Israel, ini malah mau menjadi kaki tangan Israel, dibayar berapa mereka ?” ujar Darwis Sibua, salah satu tokoh muda Malut di Jakarta.

Rupanya bukan hanya Darwis, bahkan netizen juga geram dengan sikap keempat wartawan tersebut, bahkan mereka membuat hestek untuk menyikapi sikap para wartawan yang dianggap sudah menjual harga diri bangsa Indonesia ke Israel.

Bahkan seorang jurnalis asal Indonesia di Palestina, heran dan tidak percaya langkah yang diambil oleh keempat wartawan, dan menyebut mereka sebagai wartawan gagal paham.

Menurut Haz Pohan pengacara yang juga reporter senior melalui akun @hazpohan mengatakan jika para wartawan telah melanggar UU nomor 37 tahun 1999.

“Mereka harus ditegur, kalau perlu di beri sanksi pidana,” ujar Haz Pohan yang juga sebagai salah satu tim perancang UU ini pada tahun 1996-1997 dan juga mengajarkan UU 37 tentang hubungan luar negeri. Sebagai sebuah konstitusi, jangan wartawan, Presiden bisa di Impeachment jik melanggar.

Bahkan Haz menyindir secara keras, ” kalau gak dungu mungkin merasa hebat ya hahahaa…” sindirnya.

(jall)

loading...