PB Jakarta : Terkait skandal dugaan pemalsuan ijazah, JP Buwono terserat hukum.

Pasalnya, manager Penertiban dan Perijinan UP Perpakiran ini kerap melakukan tindakan diluar prosedur dan system yang ada. Banyak terpampang spanduk – spanduk dan legalitas surat atas nama JP Buwono dengan title SE, MM. namun pada kenyataannya, setelah dikonfirmasi ke management UP Perpakiran DKI Jakarta, hingga kini ijazah yang dipakai JP Buwono tidak ada.

Mantan Juru Parkir (Jukir) yang lihai ini harus bisa membuktikan kalau dugaan yang ditujunya itu tidak benar, bahkan 70% dari para petugas UP Perpakiran menyatakan dengan tegas bahwa JP Buwono memang tidak memiliki ijazah yang dimaksud. “kalau ia memang benar memiliki ijazah dan berani menyandang title SE, MM., ia harus buktikan hal itu didepan kita semua dan didepan penegak hukum. “papar sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Terkait dugaan kasus pemalsuan ijazah, JP Buwono juga disebut-sebut sebagai Pembina parkiran 6444 area Jakarta Barat. Bahkan dengan terang-terangan memampang namanya dengan sebutan “JP BUWONO SE, MM., PEMBINA 6444.” Hal itu yang menjadi pro-kontra ditubuh perpakiran sendiri.

Pembenahan system perpakiran sekiranya harus segera dilakukan, mengingat perpakiran DKI Jakarta sebagai garda terdepan dalam pembangunan DKI Jakarta, hal ini dibuktikan dengan besarnya PAD dari perpakiran melebihi Rp. 500 milyard pertahunnya. Berarti, bisa dikatakan bahwa perpakiran merupakan anak emas dari pemprov DKI.

Merujuk dari kasus ini, mencuat pula adanya kebocoran-kebocoran anggaran milyaran rupiah yang tidak masuk loket management UP perpakiran sendiri. “meskipun ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, tetapi saya juga bertanggungjawab terhadap perpakiran karena FASOS – FASUM disinyalir milyaran rupiah hilang pertahunnya.” Tutur Wawan selaku manager SDM.

Lemahnya regulasi hukum perpakiran di DKI Jakarta juga dikaitkan dengan system pengawasan yang kurang tepat. “harusnya system dikembalikan lagi ke gubernur DKI Jakarta, kita minta UP Perpakiran meskipun berbadan BLUD tetapi langsung dibawah naungan Gubernur dan bukan dibawah Dinas Perhubungan.” Ucap Hery.

“Ka. UP Perpakiran semestinya sejajar dengan kepala dinas, tetapi yang ada sekarang ini malah Ka. UP perpakiran kok dibawah dinas perhubungan dan bisa dikatakan sejajar sudin. “ tambah Hery.

Kasus terkait dugaan pemalsuan ijazah JP Buwono dan pelanggaran-pelanggaran lainnya maupun tentang mengembalikannya fungsi perpakiran dibawah naungan gubernur langsung sudah dilaporkan ketingkat pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan RI. Banyak pihak berharap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan segera menindak tegas kasus dugaan yang dilakukan JP Buwono dan dengan segera merealisasikan fungsi perpakiran dibawah naungan Gubernur DKI Jakarta. (Monty)

loading...