PB, JAKARTA  – Posisi pemasangan plang tanah milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  di jalan Sagu , RT. 006/RW. 05, kelurahan Jagakarsa,  kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dinilai tidak tepat.

Tak pelak, kondisi ini menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Kesalahan pemasangan plang ini jelas merugikan warga pemilik lahan melalui sertipikat hak milik nomor  6534. Untuk itu, agar tidak timbul kerancuan, warga mengajukan surat permohonan agar pihak BLUD Taman Margasatwa Ragunan segera memindahkan plang tersebut sesuai letak yang sebenarnya.

Akibat dari serangkaian kejadian ini, tak heran, jika membuat warga di Jagakarsa resah. Pasalnya,  ada salah seorang oknum LSM yang dinilai memprovokasi situasi melalui surat klarifikasi dan audensi  nomor 021/K/LSM/AMPPI-GEMPITA/III/2016 yang ditujukan kepada pemilik lahan. Dalam isi surat layangannya tertanggal 21 Maret 2016 itu berbunyi, “Menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah dan Negara”. Isi layangan surat dari LSM tersebut jelas merugikan pihak pemilik lahan. Sebab, dinilai sangat kontradiktif, fakta yang terjadi di lapangan tanah tersebut bukan milik pemerintah daerah maupun negara, namun milik warga melalui kepemilikkan hak milik sertipikat.

Ketika media ini mengkonfirmasikan disekitar kejadian ini (24/3), Teti salah seorang pegawai BLUD Taman Margasatwa Ragunan membenarkan tanah tersebut merupakan milik H. Itang alias bukan tanah milik pengelola Ragunan.

“Agar plang tersebut segera dipindahkan dan dibuatkan surat klarifikasi secara tertulis, untuk itu seyogyanya warga yang merasa dirugikan untuk segera melayangkan surat ke pihak Ragunan,” ujar Wahyudi Bambang selaku humas BLUD TMR.

Sebab, menurutnya, dirinya tidak punya kewenangan untuk memberikan keputusan terkait persoalan ini.

Sementara itu Prasetyo, Kasubag Tata Usaha BLUD TMR, Selasa, (29/3), mengungkapkan, pengelola Ragunan tidak akan melakukan perluasan  lahan ke belakang,  yakni, ke area warga di jalan Sagu, Jagakarsa.  Mungkin kedepan, lahan tersebut diperkirakan akan diambil alih oleh pemprov DKI Jakarta sebagai lahan penghijauan.

Lanjut Prasetyo, besok atau lusa plang tersebut akan digeser maupun diberikan tanda penunjuk arah panah. Nah, untuk hal surat klarifikasi terhadap warga yang dirugikan, paling lambat akan diberikan dalam waktu seminggu, pungkasnya. (Monty/Roy/BMG)

 

loading...