PB.com, Jakarta – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bereaksi terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap kadernya, Mohammad Sanusi. Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menegaskan,

Tidak akan memberikan bantuan hukum bagi kadernya yang terlibat kegiatan korupsi.

“Tidak ada bantuan hukum( bagi kader yang korupsi), tegas Arief saat mendatangi gedung KPK, Jakarta, Jumat sore (1/4/2016)

Majelis Kehormatan Partai Gerindra menegaskan akan memberi sanksi berat bagi kadernya yang terlibat korupsi.

Terkait OTT KPK,  ruang kerja dua petinggi  DPRD DKI Jakarta pun disegel KPK, Arief mengaku hal tersebut terkait proses penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah.

“Kalau disegel itu proses hukum, kalau terlibat ya diangkut saja dan ditangkap, jadi Gerindra tidak akan membela kadernya yang melakukan gratifikasi dan korupsi karena haram,” tambah Arief.

Diketahui, Penyidik KPK menyegel empat ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta. Dua diantaranya ruang kerja anggota Fraksi Partai Gerindra Mohammad Sanusi yang menjabat Ketua Komisi D, dan ruangan Wakil Ketua DPRD DKI,  Mohammad Taufik. Selain itu, KPK juga menyegel ruang CCTV DPRD DKI, dan ruang Perundang-undangan Kesekretariatan Dewan.

Mohammad Sanusi terjaring OTT KPK di wilayah Jakarta Selatan terkait kasus suap. (Beb)

loading...