PB, Jakarta – Akhirnya persoalan tangkap tangan oleh KPK yang melibatkan Muhamad Sanusi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL) yang menyerahkan diri usai dinyatakan sebagai buron, mulai melebar.

Walaupun alasan sampai terjadinya suap dianatara keduanya belum diungkap oleh KPK, namun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memberikan izin kepada PT. Muara Wisesa Samudera (MWS), anak perusahaan PT. APL, mulai membuka wacana baru.

Ahok mengatakan jika pihaknya tidak memiliki kerjasama dengan pihak APL, ini merupakan sebuah cerita baru dari Ahok.

“Sebenarnya Ahok ingin melarikan diri dari kasus ini, ucapan jika pemprov tidak punya kerjasama dengan APL, karena yang menandatangani kontrak adalah PT. MWS, sementara menurutnya yang melakukan suap adalah PT. APL,” ujar Abdullah Kelrey, Presidium Nusa Ina Institute.

Namun Ahok harusnya ingat, Ariesman Widjaja selain sebagai Presiden Direktur PT. APL, sudah pasti juga memiliki jabatan di PT. MWS, dan artinya hal itu tidak bisa dipungkiri oleh Ahok.

“Walaupun Ahok bawa ke pengadilan manapun di dunia ini, tetap saja argumen Ahok kalah,” ujar Dullah.

Menurut Dullah Ahok sebenarnya sudah mulai ketakutan dengan ditahannya Presdir Ariesman, karena sudah dipastikan akan menyeret nama yang lainnya, bahkan bukan tidak mungkin nama Ahok juga akan terkait.

Sobari Hong Junior, melalui akun twitternya @Zumpio menuliskan jika dibuat daftar penerima uang dari PT. APL melalui PT. MWS nama Ahok pasti berada di urutan pertama sebagai penerima uang.

“Kalau ada list penerima uang APL Ahok paling atas #TangkapAhokGubernurPodomoro ” tulis Sobari tegas. Sobari sendiri mengatakan jika tulisan yang dia tampilkan keakuratan isinya 99 persen.

Ahok sendiri dalam keterangannya yang dimuat detik.com mengatakan jika sebenarnya pihak PT. APL memiliki banyak utang kepada Pemprov, soal kewajiban membayar 20 persen untuk rumah rakyat setiap membangun apartemen.

Menurut Ahok apartemen Kalibata City yang diserahkan oleh APL kepada pemprov sebagai pengganti kewajiban mereka, tidak dianggap oleh Ahok dengan beralasan jika itu bukan Rusinami.

Namun dari hasil penelusuran pembawaberita.com, jika dalam kasus ini Ahok menyangkal jika kalibata city bukan Rusunami, namun dalam wawancara pada tanggal 29 April 2015 lalu, Ahok justru mengatakan sedang mencari celah payung hukum soal Rusunami (Rumah Susun Sederhana Hak Milik).

Selain itu Ahok yang beranggapan jika Kalibata City bukan pengganti kewajiban kewajiban APL, namun kenyataannya pengelolaan justru oleh Pemprov, melalui Dinas Perumahan bahkan Ahok juga menyebutkan jika Kalibata City masih di subsidi.

Baik Dullah maupun Sobari mengatakan Ahok mulai lagi berbohong, “kita lihat saja, gara-gara omongan Ahok soal APL tidak ada ikatan, akan berbuntut panjang,” ujar Dullah yakin.

Bahkan Dullah mengatakan jika sudah mulai memuncak dan Ahok terjepit, dipastikan dia akan mengelak, “pasti ada yang menjadi tertuduh, dan kita tunggu siapa yang menjadi kambing hitamnya,” ujar Dullah tertawa.

Namun Dullah mengingatkan, sebaiknya pihak Kepolisian juga ikut turun tangan soal utang piutang yang disebut oleh Ahok, agar semuanya bisa terbongkar, dan jelas hubungan antara Ahok dan APL.

(Jall)

loading...