PB, Jakarta – Rupanya Ahok lebih mementingkan para pengembang yang sedang mengerjakan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, dengan cara tidak akan menghentikan pembangunan, walaupun sudah ada rekomendasi dari Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Alasan Ahok karena takut menghadapi tuntutan hukum para pengembang jika dirinya harus menghentikan mega Proyek yang saat ini sedang di sidik KPK karena adanya suap yang melibatkan Anggota DPRD dan Presdir PT. Agung Podomoro Land, Ariesman.

Bastian P. Simanjuntak mengatakan jika memang Ahok lebih takut kepada para taipan yang memiliki uang daripada rakyat miskin yang selalu saja menjadi korban kesewenangan Ahok.

“Kalau Ahok memang berniat jujur, dia juga bisa menggugat pihak pengembang yang melakukan pembangunan dan penjualan melalui iklan, sementara Peraturan Daerah dan Kajian amdal belum ada,” ujar Bastian ketus.

Hanya saja menurut Bastian, Ahok takut jika para Taipan ini meninggalkan dirinya dalam pemilihan Gubernur berikutnya, bahkan Bastian mencurigai jika Ahok sebenarnya sudah menerima uang  dari para pengembang terkait dengan Ijin Pembangunan Reklamasi yang dipaksakan oleh Ahok.

Sementara itu akun milik Sobari Hong Junior, @Zumpio mengatakan jika sebuah daftar penerima uang dari anak perusahaan PT. AGL, PT. Muara Wisesa Mandiri, dibuat maka Ahok pasti berada di daftar teratas.

Saat ini pembangunan di Pulau  C dan D, sudah berdiri beberapa bangunan dan Ahok bertahan tidak akan membongkar, dengan alasan jika persoalan IMB yang belum diterbitkan Pemprov, dikarenakan pihak DPRD yang tidak mau mengeluarkan Perda, jadi Ahok merasa bukan salah dirinya.

“Tidak ada yang benar dari Ahok, Perda belum ada, IMB belum keluar, kenapa bangunan sudah jadi ? Dan seenaknya saja dia balik menyalahkan Perda soal tidak adanya IMB,” ujar Bastian heran dengan gaya menghindar Ahok.

Bastian menambahkan, sebaiknya Agok dilaporkan ke pihak berwajib persoalan ini, dikarenakan Ahok telah melanggar aturan.

Bahkan Bastian mencurigai jika memang pihak Pemprov melalui Ahok sengaja membiarkan walaupun tahu jika itu memang salah, “Proyek ini milik Pemprov, otomatis mereka pasti memiliki pengawas, kenapa tidak membuat tindakan ?” Ujar Bastian geram.

(Jall)

loading...