PB, Jakarta – Rupanya persoalan Tujuh, lima diantaranya warga negara China, yang tertangkap melakukan pengeboran di wilayah Halim yang masih masuk dalam kekuasaan milik TNI AU, semakin membingungkan.

Jika pada hari Kamis (28/4) kemarin seperti yang diberitakan media ini, dan juga media lainnya, termasuk detik.com, Direktur Utama PT. Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan, mengatakan jika mereka tidak memiliki hubungan dengan perusahaan PT. Geo Central Mining (GCM), perusahaan ketujuh pelaku, untuk proyek Kereta Api Cepat.

PT. KCIC bersama dengan PT. Wijaya Karya (Wika) justru memberikan kuasa kepada PT. Hebei untuk diwilayah Halim, namun mereka masih belum mengijinkan PT. Hebei untuk melakukan kegiatan.

Namun terbitan Koran Harian Kompas, Jumat (29/4), menuliskan jika Hanggoro justru meminta maaf kepada pihak TNI AU terkait dengan pengerjaan pengeboran yang dilakukan oleh ketujuh pelaku.

Dari penjelasan Hanggoro, terkait dengan kontrak yang dilakukan oleh PT. Hebei rupanya disubkan kembali kepada PT. GMC tanpa sepengatahuan oleh PT. KCIC, dan melakukan pengeboran tanpa memberitahukan kepada mereka.

Hanggor sendiri sudah memberikan peringatakan kepada PT. Hebei agar tidak melakukan pekerjaan apapun di wilayah Halim yang masih masuk dalam pengausaan TNI AU.

Sementara PT. Wika selaku salah satu perusahaan yang termasuk dalam konsorsium pelaksanaan proyek Kereta Cepat, mengatakan mereka memang tidak memiliki hubungan dengan PT. GMC, karena rekanan yang menandatangani kerjasama adalah PT. Hebei.

“Inilah salah satu kebobrokan pengawasan oleh Pemerintah, kenapa bisa terjadi, pekerjaan yang disubkan, malah diberikan lagi kepada perusahaan lain tanpa sepengetahuan perusahaan pemilik proyek,” ujar Yakub A. Arupalakka, selaku salah satu petinggi Partai Priboemi dan juga Ketua Umum Laskar Priboemi.

Menurut Yakub, perusahaan yang saat ini tergabung dalam konsorsium, harus mendapat peringatakan tegas, terkait dengan pekerjaan yang disubkan kepada PT. Hebei harus dievaluasi kembali.

“PT. Hebei itu pastilah perusahaan milik salah satu perusahaan dari China, dan diberikan lagi kepada Perusahaan milik warga China lainnya, ini sudah keterlaluan, ” ujar Yakub marah.

Yakub bahkan meminta agar pihak DPR RI agar segera menangani persoalan kebobrokan proses pemberian pekerjaan yang asal-asalan, dan kalau perlu PT. Hebei dicabut dari keikutsertaannya dalam proyek Kereta Cepat.

“Banyak perusahaan milik pribumi yang lebih berqualified dalam hal pekerjaan untuk analisa, bahkan kalau perlu melibatkan pihak Universitas, yang memiliki sertifikasi mengenai geologi,” ujar Yakub yang merasa jengkel dengan pemerintah, yang membiarkan warga China menjadi pekerja di Indonesia.

(Jall)

loading...