PB, Jakarta – Bobroknya sistim dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kementerian terkait dengan pelaksanaan proyek Kereta Cepat, menjadi salah satu kemarahan masyarakat Indonesia.

“Ternyata alasan mereka (warga China) melakukan pengeboran karena mereka merasa bahwa aturan dinegara mereka sama saja di Indonesia, dan tidak ada yang akan marah,” ujar Yakub A. Arupalakka yang mengetahuinya dari salah satu media cetak.

Yakub yang juga petinggi Partai Priboemi dan salah satu Dewan Pembina Laskar Bugis Makassar, mengatakan hal ini menjadi pelajaran buat pemerintah, khususnya kementerian terkait, karena persoalan subkontrak ini, Yakub yakin adanya mafia proyek.

Alasan Yakub karena sebelumnya pihak PT. Keretaapi Cepat Indonesia China ( KCIC) dan PT. Wijaya Karya (Wika) sudah memperingatkan PT. Hebei selaku pemenang subkontrak untuk pekerjaan di wilayah Halim, agar menunda pekerjaan mereka terlebih dahulu, karena masalah perijinan dari Kepala Staff TNI AU.

“Warga dari China itu, ingin cepat-cepat menyelesaikan, karena mereka tahu jika mereka sudah menyalahi aturan, dan ingin segera pulang, ditambah lagi dengan bobroknya pengawasan kementerian terkait,” ujar Yakub berasumsi, hingga akhirnya mereka berani melanggar aturan.

Sementara itu dari keterangan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan jika dari kelima pekerja warga negara China tersebut, empat diantaranya ternyata tidak memiliki ijin tinggal.

Bahkan yang lebih mengherankan keempatnya datang dengan status sebagai pegawai milik PT. Teka Mining Resources (TMR), namun dalam pelaksanaannya mereka ternyata bekerja untuk PT. Geo Central Mining (GCM).

Keempatnya dari hasil penelusuran Kemenaker dua diantaranya adalah Insinyur Tehnik, seorang Manajer Penelitian dan Pengembangan dan seorang lagi adalah Manajer Keuangan.

Hanif Dhakiri sendiri akan segera membekukan dan memblokade sistem pelayanan tenaga kerja asing dari PT. TMR dan PT. GCM karena dianggap telah melakukan pelanggaran terkait dengan kepemilikan ijin pekerja mereka.

(Jall)

loading...