(Photo : Ilustrasi)

 

PB.Com, JAKARTA –  Presiden Joko Widodo perintahkan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan untuk segera mencari kuburan massal tragedi genosida tahun 1965.

Ketua Setara Institute, Hendardi menyebut hal ini merupakan respons Jokowi atas pernyataan Luhut sebelumnya, yang mendahului Jokowi.

Diketahui, Luhut pernah berkomentar tentang tragedi 65 dengan menyatakan bahwa negara tidak akan pernah meminta maaf, sekaligus menyangkal adanya kuburan massal serta ribuan korban dalam peristiwa 65.

“Perintah Jokowi harus dimaknai sebagai ikhtiar presiden untuk memulai kerja pengungkapan kebenaran atas peristiwa itu,” tegas Hendardi melalui keterangan persnya kepada pembawaberita.com, Jumat (29/4/2016).

Menurut Hendardi, ungkapan tersebut sekaligus kritik keras kepada Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Menkopolhukam, yang tidak pernah menyajikan data kepada  Jokowi.

Padahal data itu, jelas aktivis ham ini, telah tersebar di banyak tempat. Upaya mencari data adalah tugas negara (pemerintah). “Pemerintah harus segera menyusun langkah sehingga data dari berbagai sumber bisa dihimpun, divalidasi, dan menghasilkan rekomendasi strategis,” jelas Hendardi.

Dia menjelaskan, Setelah proses pengungkapan kebenaran dilakukan barulah pemerintah menetapkan langkah pemulihan korban, penyelesaian berkeadilan dan memperkuat kebijakan pencegahan atas peristiwa serupa di masa yang akan datang.

“Proses pengungkapan kebenaran terkait tragedi 65 haruslah dilakukan oleh komite yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden serta memastikan adanya mekanisme partisipatif dari berbagai pihak terutama korban dan keluarga korban,” pungkasnya. (Beb)

loading...