PB.Com, JAKARTA – Puluhan pemuda yang berasal dari Masyarakat Adat Teluk Bintuni, Papua Barat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK untuk menelusuri dugaan korupsi yang dilakukan Ketua Hakim Mahkamah Kontitusi (MK) terkait Pilkada di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Massa membentangkan spanduk yang bertuliskan “Usut Dugaan Suap Kepada Hakim MK, dan Menolak Perhilangan Suara Rakyat Moyeba, Bintuni, Papua Barat Oleh Mahkamah Konstitusi”.

Menurut Sekjen Masyarakat Adat Teluk Bintuni, Edison Baransano, putusan MK yang membataikan dan tidak mengakui kesepakatan adat 534 masyarakat Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tanggal 19 Marat 2016 sangat melukai perasaan masyarakat adat.

Putusan MK Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut juga merupakan pengingkaran atas penentuan pendapat rakyat 1969, otonomi khusus bagi masyarakat Papua, dan pengingkaran atas keberadaan masyarakat adat Papua sebagai bagian integrasi NKRI.

“Karena itu, dengan ini kami Aliansi Masyarakat Adat Teluk Bintuni adalah masyarakat adat yang tak terpisahkan darl NKRI dan harus diakui keberadaan beserta hak-hak tradisionalnya,” kata Edison di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Ia mengatakan, dengan pembantalan suara oleh MK maka pihaknya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan dan mengakui 534 suara Masyarakat Moyeba yang telah disalurkan daiam pemliihan Kepala Daerah tanggal 19 Maret 2016.

IMG_20160502“Kami minta segenap rakyat Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia agar memahami cara-cara orang Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam pemilihan Bupati Bintuni di Papua Barat tahun 2015 dimana peserta nomor 2 telah dimenangkan oleh MK secara kontroversial, disebabkan dalam pemillihan susulan ulang (PSU) Distrik Moyabe, peserta nomor 3, yaitu Daniel Asmorom, SH. MM., dengan pasangannya Yohanis Manibuy memenangkan suara sebanyak tujuh perwakilan, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pilkada di wilayah Papua.

Namun anehnya kata Edison, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersidang beberapa kali, justru memenangkan pasangan nomor 2, hal inilah yang diprotes rakyat Bintuni yang telah bersusah payah turun gunung menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak memilih pemimpin mereka, yakni Daniel Asmorom  dan Yohanis Manibuy sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Edison mengungkapkan, dari semua proses pilkada tersebut ternyata hasil dari tahapan akhir pesta demokrasi rakyat Bintuni telah dibatalkan sepihak oleh MK secara kontroversial serta disinyalir ada dana siluman yang mengalir ke oknum tertentu di MK. (Beb)

loading...