PB, Jakarta – Sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selalu menuai kontroversial, baik dalam hal ucapan, hingga kebijakan yang dilakukan Ahok yang mengatasnamakan Pemprov DKI.

Sejak dilantik menjadi Gubernur di Istana Negara pada hari Rabu 19 November 2014 lalu, Ahok sudah memecahkan rekor untuk seorang Gubernur di Indonesia.

“Gila benar, ini rekor baru seorang kepala daerah, 1 tahun 6 bulan jadi Gubernur, (Ahok) sudah dua kali dipanggil KPK, siapa kepala daerah di Indonesia yang pernah mengalami hal demikian ?” Tanya Heikal.

Heikal bahkan percaya jika sebenarnya Ahok terlibat dalam salah satu kasus yang sedang diperiksa KPK, ” jika sudah sampai pada pemanggilan oleh KPK, sudah pasti keterlibatan seseorang sudah sangat “dalam” di kasus tersebut, bahkan bisa jadi harusnya sudah layak menjadi tersangka,” ujar Heikal.

Kasus Sumber Waras sampai saat ini masih belum jelas, pemeriksaan saksi sudah berulang kali, awalnya KPK menyatakan jika kasus ini, belum ditemukan “niat jahat” Ahok melakukan pembelian lahan Sumber Waras.

KPK sendiri seakan sengaja mendiamkan, walaupun sudah menyatakan jika hasil audit BPK yang dipakai, yang didalamnya memuat adanya kerugian negara sebesar Rp. 191,3 Milyar, namun sampai saat ini KPK belum memberikan pernyataan siapa yang bertanggung jawab.

Sementara beredar kabar jika Ketua Pengurus Sumber Waras, Kartini Muljadi hanya menerima uang dari Pemprov sebesar Rp. 355 Milyar dari Rp. 755 Milyar yang sudah dikeluarkan Pemprov untuk pembayaran tanah milik Sumber Waras, sementara yang Rp. 400 Milyar Kartini merasa belum menerima.

Ahok sendiri sudah pernah diperiksa oleh KPK pada hari Selasa 12 April 2016 lalu, selama 12 jam Ahok juga memecahkan rekor pemeriksaan seorang Kepala Daerah diperiksa paling lama, bahkan beredar kabar jika Ahok sempat pingsan ketika diperiksa, namun Ahok tetap tidak ditahan.

Berbeda dengan kasus Sumber Waras, kasus Reklamasi telah memakan korban, Anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra, M. Sanusi yang menerima suap dari Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, keduanya tertangkap tangan karena suap.

Suap itu dilakukan terkait dengan pembahasan Raperda soal ijin reklamasi yang sudah dikeluarkan Ahok sebelum adanya Perda, namun Ahok bersikeras jika suap tersebut dikarenakan APL menginginkan pembayaran kewajiban perusahaan tetap sesuai dengan aturan sebesar 5 persen, dari permintaan Ahok yang mengahruskan membayar 15 persen.

Selain kedua pelaku suap, KPK sempat mencekal Pemilik Agung Sedayu Grup, Aguan dan staff Ahok Sunny, yang juga masih ikatan keluarga Ahok dari istri, Veronica Tan.

Aguan dan Sunny sudah diperiksa di KPK, namun Aguan lebih banyak diam dan tidak bersedia memberikan keterangan sama sekali, sementara Sunny menceritakan soal kedekatan Ahok dan Aguan yang sering melakukan pertemuan.

Pemeriksaan Ahok sendiri ditengarai akibat ijin yang dikeluarkan sebelum adanya perda soal reklamasi, “Salah satu penyebab seseorang memaksakan diri untuk mengeluarkan ijin walaupun menabrak aturan karena adanya iming-iming atau pemberian,” ujar Heikal.

Heikal sering mendengar ucapan Ahok, yang sesumbar jika dirinya bersih dari segala permainan yang namanya korupsi kolusi, namun pemanggilan KPK terhadap Ahok pada Selasa (10/5) besok membuktikan jika nama Ahok justru terlibat di dalamnya.

“Terlepas dari tindakan komisioner KPK yang saat ini selalu mendapat sorotan dari masyarakat, namun pemanggilan Ahok dipastikan datangnya dari kebutuhan penyidik untuk melengkapi berkas kasus Reklamasi,” ucap Heikal.

Bahkan Heikal justru menaruh harapan besar kepada penyidik agar tidak terpengaruh dari sepak terjang para komisioner yang saat ini dianggap oleh masyarakat, hanyalah sekumpulan pelindung para cukong yang berani menghalalkan segala cara agar tidak mendapatkan gangguan dalam menjalankan bisnis mereka.

(Jall)

loading...