PB Jakarta-Hingga saat ini pemprov DKI Jakarta tak berani mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran terhadap seluruh bangunan.

Padahal, pembangunan pulau reklamasi teluk Jakarta beserta sejumlah  bangunan yang berdiri di atasnya jelas sarat dengan pelanggaran dan penyalahgunaan peruntukan.

Upaya yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hanya menghentikan pembangunan di lokasi itu sepertinya hanya sebagai upaya meredam situasi yang tidak kondusif.

Padahal dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 128 Tahun 2012 Tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung telah diatur mekanisme tindakan terhadap bangunan yang melanggar, yakni, dengan melakukan pembongkaran serta sanksi denda bagi pemilik.

Permasalahan ini mendapat sorotan dari Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Propinsi DKI Jakarta, Madsanih Manong, SH. dalam wawancara di sela kegiatan menghadiri Mukerwil DPD Gerindra DKI Jakarta, Minggu (08/05).

“Hal ini memperlihatkan bahwa Ahok tidak konsisten serta terkesan menjilat ludah sendiri.” Demikian ujar Madsanih.

Ditambahkan olehnya, sikap Ahok ini sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan Pemprov DKI pada bangunan-bangunan skala kecil yang dianggap melanggar ijin dan tata ruang. Dengan begitu garangnya aparatur pemda mengambil tindakan berupa pembongkaran dan penggusuran bangunan rumah warga. Namun tatkala menghadapi ‘naga raksasa’ yang menguasai pulau reklamasi yang bernilai Rp. 500 trilyun itu, Ahok tampak sungkan dan lemah.

“Harusnya pemprov DKI berani secara tegas membongkar seluruh bangunan yang berdiri di pulau reklamasi tersebut, karena pengembang memang tidak mengantongi IMB. Di sini harus dibedakan, antara membangun pulau reklamasi dengan membangun bangunan di atas pulau reklamasi. Ijin yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 adalah pembangunan pulau reklamasi, bukan bangunan yang berdiri di pulau reklamasi,” papar Madsanih.

Apalagi dengan penempatan Marbin Hutajulu sebagai Kepala Suku Dinas (Kasudin) Penataan Kota Jakarta Utara, yang dahulu dikenal sebagai Dinas P2B. Sebab hemat Madsanih, banyak catatan yang dinilai tidak baik tentang Marbin sebagai Kasudin P2B.

“Penegakan Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Pergub Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus secara konsisten dilaksanakan oleh gubernur, demi menjaga kewibawaaan dan nama baik pemerintah, karena Perda dan Pergub itu adalah produk gubernur. Hal ini juga untuk meminimalisir reaksi dan gugatan dari masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh aparatur Pemda DKI dalam menegakan aturan main tersebut. Ahok harus bisa membuktikan, jangan omdo apabila memang dirinya merasa bekerja di bawah sumpah jabatan. Juga jangan terkesan menjilat ludah sendiri, dengan dengan melanggar aturan yang dia buat sendiri.” Pungkas Madsanih. (Hefrizal/Srm)

loading...