PB Kefamenanu, Kemendesa – Perlu ada peningkatkan koordinasi dan kerja sama antara para pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan di daerah perbatasan.

Hal itu ditegaskan oleh Dra. Endang Supriyani, MM., Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Endang mengatakan hal itu dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Daerah Perbatasan di Kefamenanu, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Rabu (11/5).

Menurut Endang, tujuan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai wakil kementerian dan lembaga itu antara lain melakukan koordinasi dan sinergitas program atau kegiatan antar kementerian dan lembaga, dalam pengembangan daerah perbatasan.

Tujuan lainnya, adalah mengetahui isu-isu dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 di daerah perbatasan. Serta, menyiapkan usulan rencana kerja program atau kegiatan untuk pengembangan daerah perbatasan tahun 2016.

Hasil yang diharapkan dari rapat koordinasi ini adalah terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah perbatasan. “Juga, tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengembangan daerah perbatasan,” ujar Endang.

Selain itu, kata Endang, hasil yang diinginkan adalah tersusunnya kesepahaman dalam mengindentifikasi isu-isu penting dalam pelaksanaan pengembangan daerah perbatasan. Serta, tersusunnya matriks rencana kerja bersama, dalam pelaksanaan pengembangan daerah perbatasan.

Latar belakang diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah karena beragamnya problema yang dihadapi desa-desa di kawasan perbatasan, mulai dari keterbatasan akses, transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, permukiman, hingga pada sarana ekonomi yang berdampak pada keterisolasian.

“Hal ini ditambah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingkat kepadatan penduduk yang rendah, disertai dengan kesempatan berusaha yang rendah pula. Belum lagi, rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat pada pos lintas batas, kependudukan, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan diperparah dengan minimnya keamanan,” lanjut Endang.

Acara pembukaan rapat koordinasi juga dihadiri oleh Dr. Suprayoga Hadi, selaku Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu dari Kemendesa PDTT; staf ahli dari Kantor Kepresidenan; perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian ESDM; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Universitas Padjadjaran, TNI-AL, Polri, dan lain-lain. (Hefrizal)

loading...