PB, Jakarta – Tertangkapnya Anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dalam kasus suap terkait dengan pembahasan Ranperda Proyek Reklamasi.

Didalam Ijin Reklamasi yang dikeluarkan Ahok untuk Podomoro dalam pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau G disebutkan pembayaran kewajiban hanya 5 persen sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995.

Persoalan ini sempat membuat Ahok mengatakan jika DPRD gila, karena Ahok bersikeras agar DPRD yang bertahan di nilai 5 persen, menaikkan jumlahnya menjadi 15 persen, dengan alasan keuntungan buat Pemprov DKI sangat besar.

Terkait dengan tertangkapnya Ariesman dan Sanusi, Ahok juga mengeluarkan pernyataan jika tertangkapnya mereka berdua terkait dengan rencana APL tidak ingin Perda Reklamasi dinaikkan sebesar 15 persen sesuai dengan kemauan Ahok.

Rupanya alasan Ahok yang ingin nilai kewajiban NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) perusahaan sebesar 15 persen secara pelan mulai terkuak dengan sendirinya.

“Akhirnya khan terungkap, kenapa Ahok bersikeras sampai katakan DPRD gila, karena nilai NJOP harus naik 15 persen, karena Ahok sudah memakai uang dari Podomoro untuk proyek Pemprov,” ujar Yakub A. Arupalakka, Ketua Laskar Priboemi dan juga salah satu pembina di Laskar Bugis Makassar.

Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di perusahaan APL beberapa waktu lalu, diketemukan dokumen yang menuliskan pengeluaran anggaran Podomoro untuk Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Darwis Ahok bersikeras dengan nilai 15 persen walaupun harus melanggar Perpres 52 tahun 1995 yang menetapkan kewajiban perusahaan hanya 5 persen, dikarenakan Ahok sudah terlalu banyak memakai dana dari Podomoro.

“Semua itu hanya bagian dari “Proyek Pencitraan” Ahok untuk maju dalam pilgub berikutnya, bahkan bukan tidak mungkin, Teman Ahok juga ikut menikmati,” ujar Yakub geram.

Menurutnya cara Ahok tabrak aturan ini akan membuat masyarakat sendiri yang menjadi sengsara, dikarenakan pihak APL dipastikan akan menuntut jika anggaran yang sudah dikeluarkan harus mendapat imbal baliknya.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau isi Perda Reklamasi ternyata tetap 5 persen, matilah Ahok dikejar pengusaha,” ujar Yakub tertawa.

Sementara itu Yakub juga ikut mempertanyakan langkah KPK yang masih mencari payung hukum soal barter dana yang sudah diambil Ahok dari APL.

“Jika memang belum ada payung hukumnya, berarti Ahok sudah melanggar hukum, karena dana itu untuk membiayai proyek Pemerintah Provinsi DKI,” ujar Yakub heran dengan pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang masih mencari payung hukumnya.

Sementara DPRD sendiri sudah mengeluarkan pernyataan jika pembahasan Raperda ditunda hingga masa berakhirnya anggota DPRD periode ini.

IMG_20160512_043448Sementara itu beredar sebuah daftar pengambilan uang lengkap dengan nama proyek, nilai, realisasi dan kekurangan anggaran yang masih menjadi tanggungjawab APL kepada Ahok.

 

(Jall)

loading...