PB, Jakarta – Rupanya kekesalan para netizen atas tingkah laku KPK yang dianggap hanya mencari sensasi dengan seringnya berputar-putar di pusaran korupsi yang melibatkan Ahok, menjadikan mereka membully setiap pernyataan KPK.

Jika sebelumnya dalam pendalaman kasus Sumber Waras yang melibatkan Ahok atas hasil audit dari BPK, KPK menyatakan jika belum menemukan Niat Jahat Ahok dalam pembelian tanah milik Yayasan Sumber Waras.

Dan kasus Sumber Waras “tenggelam”, ketika KPK mulai mendalami kasus Reklamasi yang menyeret anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja.

Dan dalam kasus reklamasi ini, Ahok juga harus menerima kenyataan sebagai satu-satunya kepala daerah yang harus diperiksa oleh KPK dalam dua kasus korupsi sebanyak dua kali dalam dua kasus berbeda.

Usai diperiksa selama 8 jam, akhirnya muncul alasan kenapa Ahok menjadi terperiksa di KPK. Rupanya hasil penelusuran dari penggeledahan kantor milik APL ditemukannya sebuah dokumen yang menyebutkan beberapa anggaran dana dari APL.

Dana yang dipakai Ahok, ternyata untuk membiayai beberapa proyek di Pemprov DKI, termasuk penggusuran Kalijodo yang harus menelan biaya sebesar Rp. 6 milyar untuk membayar tenaga Satpol PP, Polisi dan TNI.

Tapi dalam keterangannya pihak KPK kembali membuat pernyataan yang dianggap oleh warga Jakarta, sebagai salah satu alasan yang tidak masuk akal.

KPK beralasan jika dokumen yang menyebutkan penggunaan dana oleh Pemprov dari APL belum ditemukannya payung hukum yang tepat.

“Sebaiknya KPK bilang saja Ahok tidak boleh jadi tersangka, tidak usah pakai alasan niat jahat dan payung hukum segala,” ujar Darwis Sibua, salah satu tokoh muda Malut di Jakarta.

Bahkan Darwis menyarankan agar Komisioner KPK kali ini dibubarkan, karena menurutnya komisioner kali ini adalah yang paling terburuk yang pernah ada.

“(Komisoner) KPK kali ini adalah yang terburuk dalam menangani kasus, sebaiknya bubarkan (KPK) saja sekalian, kalau masih bertahan dengan manusia model mereka !” ujar Darwis jengkel.

Dalam pernyataannya, Ketua KPK Agus Rahardjo, kepada wartawan, Kamis (12/5) jika persoalan penggunaan dana dari APL oleh Ahok masih perlu didalami jika adanya pelanggaran hukum.

“Kami sedang mendalami dasar hukumnya dilakukan barter, ada nggak payung hukumnya ? Jadi sedang berjalanlah (penyelidikannya),” ujar Agus ketika menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kegeraman para netizen terkait dengan alasan KPK masih mencari payung hukum untuk menjerat Ahok yang sudah dianggap jelas, membuat KPK kali ini di bully.

@AndiArief_AA ; “Setelah nyari niat, (kini) nyari payung,”

@Satyo999SAN ; “Kemarin jadi dukun…..skrg (sekarang) jadi ojek payung,” 

@TofaLemon ; ” Gubernur lain kalau mengkloning cara2 Ahok dlm pembiayaan reklamasi, pembangunan parkir polda, dll, pasti sudah diborgol KPK. Jamin!”

Agus sendiri tidak mempermasalahkan jika Ahok mengklaim jika penggunaan anggaran dari APL dengan sistim barter tidak melanggar hukum, namun KPK tetap akan mendalami hal itu.

(Jall)

loading...