PB, Jakarta – Ketika bocornya dokumen yang berhasil disita oleh KPK dari kantor Agung Podomoro Land (APL) di jalan Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat lantai 43, 45 dan 46, pada Jumat (1/4) lalu.

Bocoran ini dimuat pertamakali oleh Koran Tempo dengan mengatakan jika datat tersebut didapat dari sumber KPK, hingga membuat Ahok meradang dan mengancam mempolisikan pihak Tempo dan juga menggugat Ariesman serta mengancam KPK akan mencari tahu siapa yang telah membocorkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Ancaman Ahok yang menyatakan akan mencari tahu soal kebocoran BAP dari KPK, dijawab oleh Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriyati, jika dari pihak penyidik KPK tidak terjadi kebocoran.

Namun Yuyuk seakan memberitahukan kepada Ahok jika kebocoran itu bisa menanyakan langsung kepada tersangka Ariesman Widjaja, Presiden Direktur APL.

“Tidak ada BAP yang bocor, tapi memang AWJ (Ariesman Widjaja) mendapat salinan BAP, sebagai bahan untuk pembelaan,” ujar Yuyuk.

Kebocoran yang dimaksud ketika dari pemberitaan ternyata Ahok telah menerima uang dari APL sebesar Rp. 6 milyar untuk membiayai pihak keamanan, Satpol PP, TNI dan Polri untuk membantu dalam pelaksanaan penggusuran wilayah Kalijodo, beberapa waktu lalu.

Namun baik pihak TNI maupun Polri sama-sama membantah jika mereka menerima uang makan dan uang harian, baik dari Ahok maupun dari APL.

Polri melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono membantah jika mereka menerima uang dari Ahok, demikian pula dari TNI, Kapendam Jaya, Kolonel Heri Prakosa juga membantah pernyataan Ahok soal prajurit yang turun ikut penggusuran mendapatkan uang operasional.

Namun menurut Heri terlibatnya TNI dalam penggusuran di Kalijodo dan Pasar Ikan, sesuai dengan arahan Panglima TNI yang telah tertuang di dalam Buku Putih 2011.

Sementara Ahok sendiri menyatakan jika sesuai dengan APBD DKI 2016, setiap personil keamanan baik TNI maupun Polri mendapat uang operasional Rp. 250 ribu dan uang makan Rp. 38 ribu.

Bantahan dari pihak TNI-Polri dan juga dari keterangan Ahok soal dana yang diterima anggota keamanan, menjadikan warga Jakarta menjadi bingung, karena pihak Podomoro sendiri melalui bukti dokumen yang bocor, sudah mengeluarkan anggaran Rp. 6 milyar untuk pembebasan lahan Kalijodo.

Akibatnya, salah satu akun yang menamakan diri @temanRustam membuat poling terkait dengan saling bantah antara Ahok – Podomoro -TNI Polri.

“Kisruh Ahok, Podomoro dan TNI/Polri tentang dana untuk gusuran Kalijodo, mana yang anda percaya tweeps ? Sila(hkan) divote,” tulis @temanRustam.

Dan dari 436 suara yang masuk, menyatakan mereka lebih percaya pihak Podomoro, sesuai dengan potongan dokumen yang beredar telah mengeluarkan biaya Rp. 6 milyar kepada Ahok untuk membiayai penggusuran Kalijodo, sebanyak 67 persen.

Sementara pihak TNI – Polri yang menyatakan jika mereka sama sekali tidak menerima uang apapun, baik dari Ahok maupun Perusahaan, hanya mendapat kepercayaan sebesar 29 persen.

Sementara Ahok yang awalnya mengatakan jika telah mengeluarkan uang operasional dan uang makan, untuk pihak keamanan, lalu kemudian dibantah kembali jika gusuran di Kalijodo bukan atas inisiatif Pemprov, namun “kerjaan” Polisi yang mengajak TNI, dengan alasan pemberantasan penyakit masyarakat, hanya dipercayai 5 persen.

Sampai dengan berita ini diturunkan, poling masih menyisakan waktu selama 11 jam, dan masih ada kesempatan kepada netizen lainnya untuk lebih mempercayai siapa.

(Jall)

loading...