PB, Jakarta – Rupanya kasus pembelian tanah Sumber Waras oleh Pemprov DKI melalui perintah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini mangkrak di KPK mendapat sorotan dari salah satu pakar hukum Tata Negara, Doktor Margarito Kamis.

Dalam acara diskusi yang diselenggarakan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, nomor 43 Jakarta Selatan, Kamis (19/5), dengan tema, ” Dapatkah Ahok membangun DKI di luar mekanisme APBD” Margarito menganggap jika KPK saat ini sudah “Gila”

“Gila ! kalau kasus sumber waras tidak ada korupsi, terlalu gampang jika ingin melihat ada tidaknya tindakan korupsi,” ujarnya heran dengan sikap dan langkah KPK yang terkesan “menghentikan” pemeriksaan kasus yang merugikan negara sesuai audit BPK sebesar Rp. 191,3 milyar.

Margarito bahkan memberikan kejelasan, hanya dengan melihat nomor pajak tanah antara lahan di lokasi Jalan Kiyai Tapa dan Jalan Tomang Utara sudah memberikan tanda, adanya kejanggalan, dan KPK sudah bisa menindaklanjutinya.

Bahkan Margarito sudah sangat yakin jika sebenarnya perkara ini sudah layak dilakukan penyidikan secara serius, karena Ahok dianggap telah melanggar aturan terkait prosedur pembelian.

“Saya yakin ini sudah salah (nomor pajak), tapi ada jalan lain (tidak dilanjutkan) hingga menjadi sangat luar biasa ketika adanya pertemuan antara petinggi KPK dan Presoden Jokowi di Korea,” ujar Margarito yakin jika ada sesuatu dengan terbongkarnya kehadiran Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rombongan Presiden ke Korea Selatan.

(Jall)

loading...