PB, Jakarta – Demo yang dilakukan di geudng DPRD DKI Jakarta, rupanya berhasil membuat anggota DPRD untuk membuat pernyataan terkait dengan rencana pemakzulan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Demo yang dilakukan oleh sebagian ormas, diantaranya, Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Lakri, Kiblat, Front Pribumi Bersatu, Laskar LB, Laskar Fisabilillah, PRP, KomTak, dan masih banyak lagi lainnya, berhasil memaksa Wakil Ketua DPRD Taufik (Gerindra) dan Ramli (Golkar) untuk menandatangani surat pernyataan.

IMG_20160520_191451

Isi surat tersebut meminta agar keduanya berjanji dalam waktu 1 minggu (7 hari) akan segera melakukan sidang paripurna dengan agenda menurunkan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Surat yang dibuat dalam bentuk tulisan tangan tersebut, disaksikan oleh perwakilan dari Ali Lubis, SH (Geprindo) dan Hans Suta alias Suta Widya SH, dari Front Pribumi Bersatu.

Yakub A. Arupalakka, yang juga salah satu petinggi Partai Priboemi mengatakan surat pernyataan tersebut harus dilaksanakan oleh piha DPRD, jika tidak maka akan mengundang massa yang lebih besar lagi.

“Tidak ada alasan lagi bagi DPRD untuk tidak membuat sidang paripurna (pemakzulan) terhadap Ahok, karena sudah terlalu banyak pelanggaran yang dia buat,” ujar Yakub.

Jika sampai pihak DPRD tidak melakukan hal itu, maka pantaslah jika DPRD juga salah satu bagian dari rezim Ahok yang bisanya hanya melakukan kebijakan dengan cara brutal, karena selalu saja menabrak aturan.

“Apakah DPRD tahu soal uang yang dipakai dari pihak Podomoro untuk membayar biaya penggusuran Kalijodo ? Belum lagi soal ijin reklamasi yang dikeluarkan justru sebelum perda dibuat DPRD !” Ujar Yakub, sambil memberikan contoh yang masih banyak lagi lainnya.

(Jall)

loading...