PB, Jakarta – Perseteruan terkait dengan demo di KPK pada tanggal 2 Juni 2016 lalu oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawan dengan rencana menggelar panggung rakyat justru mendapat hadangan dari pihak Kepolisian Polda Metro Jaya, dengan ditahannya alat dan sarana untuk melaksanakan kegiatan.

Ahmad Dhani sendiri mengatakan jika alasan ditahannya perlengkapan miliknya, karena atas perintah Presiden Jokowi sesuai dengan pembicaraan dengan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti.

Namun dalam perkembangan Krishna membantah jika menyampaikan larangan berasal dari Presiden, namun menyatakan jika hal itu memang dilarang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 228 tahun 2015 yang melarang demo diluar dari tiga tempat yang telah ditentukan.

Namun Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P. Simanjuntak, mengatakan jika pergub larangan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan diganti dengan Pergub 232 tahun 2015.

Ada tujuh pasal di Pergub 228 yang sudah tidak ada lagi di Pergub 232, baik larangan maupun sanksi yang sudah dihapus yaitu :

Larangan:

Pasal 9 : Dilarang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka di luar lokasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4. (Dihapus)

Pasal 10 : Dilarang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka di luar kurun waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 (pukul 06.00-18.00). (Dihapus, kecuali jam tidak berubah)

Pasal 11 : Dilarang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan cara melakukan pawai/konvoi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e (tidak melakukan pawai/konvoi). (Dihapus)

Pasal 12 : Dilarang melakukan kegiatan jual beli perbekalan pada saat penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f (tidak ada jual beli perbekalan). (Dihapus)

Sanksi:

Pasal 13 : Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 akan dibubarkan oleh anggota Satpol PP dan atau bersama kepolisian dan atau TNI. (Dihapus)

Pasal 14 : Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan diarahkan menuju lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh anggota Satpol PP dan atau bersama kepolisian dan atau TNI. (Dihapus)

Pasal 15 : Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dilaksanakan tindakan penertiban oleh anggota Satpol PP dan atau bersama kepolisian dan atau TNI. (Dihapus)

“Jadi tidak ada alasan lagi jika pihak Polda Metro melarang apalagi sampai menggiring ke lokasi lain yang justru tidak pada tempat tujuan demo,” ujar Bastian.

Selain itu menurut Bastian, pihak mereka sudah melayangkan surat pemberitahuan terkait dengan rencana demo yang diusung dengan bentuk panggung rakyat.

“Jika memang pihak Polda merasa keberatan seharusnya melayangkan surat kepada kami, jangan main tangkap dan tahan,” ujar Bastian yang kesal karena Ahok juga ikutan berbicara, namun ucapan Ahok hanya asal-asalan.

Ahok sendiri menanggapi demo tersebut dengan mengejek Ahmad Dhani jika ingin demo menangkap dirinya, walaupun berdoa sampai 40 hari 40 malam sampai jungkir balik, dirinya tidak akan berhasil ditangkap.

Kecerobohan pihak Polda Metro Jaya ketika mengusir pendemo yang berasal dari wilayah Pasar Ikan ketika turun dari metromini, dianggap oleh Bastian sudah sangat keterlaluan, karena bisa saja menjadi perseteruan semakin meruncing, namun Bastian bersyukur karena pihak pendemo justru tidak melakukan hal itu. Menurutnya polisi sudah mencederai Demokrasi kebebasan berpendapat.

“Bagaimana jika massa aksi melawan, dan pada akhirnya terjadi bentrok dengan aparat kepolisian dan menimbulkan korban jiwa? Ketika mereka menggugat, ternyata polisi salah menggunakan dasar hukum, apa yang akan terjadi? Sungguh memalukan,” ujar Bastian.

Beberapa aksi demo dari selain warga Pasar Ikan, juga ikut Anggota Geprindo, Laskar Priboemi, Orang Kita, dan beberapa kelompok lainnya, digiring hingga menuju di pintu tol, sementara GSJ dan KSPI yang sempat demo dan menyampaikan aksi mereka di seberang jalan KPK juga akhirnya harus terusir dan digiring menuju ke gedung KPK baru yang belum digunakan.

(jall)

loading...