PB, Jakarta – Sepak terjang para Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini sedang menangani kasus milik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok rupanya juga berdampak pada surat menyurat.

Mungkin tidak sengaja, namun dipastikan jika kesalahan ini setidaknya menunjukkan jika tidak semua orang sangat mengapresiasi tingkah komisioner dalam menangani kasus Sumber Waras dan Reklamasi yang ditengarai Ahok terlibat di dalamnya.

“Bisa jadi kesalahan ini dikarenakan pihak yang mengetik surat ini juga sudah jengkel dengan sikap KPK yang sengaja melindungi Ahok yang jelas sudah bersalah dalam dua kasus tersebut,” ujar Yakub A. Arupalakka, salah satu petinggi Partai Priboemi dan juga Pembina Laskar Bugis Makassar.

Dalam foto yang beredar terlihat surat tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPK pada tanggal 07 Juni 2016, dan tertulis ;

Kepada Yth.

Komisi Perlindungan Korupsi

Republik Indonesia 

Di –

          Jakarta 

Surat ini diterima KPK dan pada tulisan “Perlindungan” diberi tanda silang, yang artinya ada kesalahan penulisan, namun pihak Kementerian Dalam Negeri rupanya tetap mengirim surat tersebut.

Biasanya dalam surat menyurat sebelum dikirimkan, pihak pengirim akan melakukan sortiran, dan biasanya dilakukan oleh setingkat Dirjen bahkan oleh menteri juga, agar jangan sampai ada kesalahan penulisan.

“Mungkin Tjahjo Kumolo (Mendagri) memang sudah bosan lihat tingkah komisioner (KPK), menangani kasusnya Ahok, yang merasa kebal hukum,” ujar Bastian P. Simanjuntak, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) tersenyum. Bahkan Bastian menganggap jika KPK yang saat ini, memang pantas disebut demikian.

(Jall)

loading...