PB, Jakarta – Pengurangan jumlah PNS yang direncanakan oleh pemerintah yang dianggap beban bagi APBN dianggap hanya sebuah rencana untuk memuluskan rencana dari Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama yang selama ini selalu berusaha untuk memecat para PNS dan menggantikan dengan para pegawai yang masuk melalui jabatan fungsional.

Hal ini menjadi sebuah permainan yang dianggap hanya akal-akalan pihak pemerintah antar dua “Konco Karib” antara Jokowi dan Ahok.

Karena Ahok bisa memasukkan sesukanya siapa saja untuk menjadi pegawai Pemprov DKI melalui jabatan fungsional tanpa melalui tes CPNS seperti yang selama ini dilakukan.

” Mereka (pemerintah) seenaknya mau mengurangi jumlah pegawai, sementara itu memang keinginan Ahok yang ingin mengganti semua PNS dengan pegawai yang masuk melalui fungsional,” ujar Bastian P. Simanjuntak, mengutip beberapa berita yang beredar beberapa waktu lalu.

Alasan Ahok ingin mengganti PNS saat ini dengan para pekerja yang menduduki jabatan fungsional dengan alasan jika para PNS saat ini dianggapnya malas bekerja.

Selain berbagai alasan yang menurut Ahok yang dia anggap sangat pantas untuk memecat PNS karena menurutnya mereka tidak berguna, namun alasan yang dimaksud tidak berguna Ahok tidak menjelaskan secara rinci.

Ahok sendiri selama menjabat sebagai Wakil Gubernur hingga naik menduduki jabatan Gubernur sudah menerima kalangan pemuda dari anak-anak rekannya yang notabene adalah para pengusaha keturunan.

“Selain Sunny ahok sendiri mengakui jika selama ini dia telah mengambil beberapa pegawai yang dia taruh di berbagai jabatan, dan mereka adalah anak dari para pengusaha,” ujar Bastian.

Hal ini bukan tidak mungkin untuk memperlancar semua pengurusan bisnis mereka, karena menurut Bastian Pemprov sendiri saat ini menjalankan proyek dengan tender sistim konsolidasi, dimana proyek-proyek kecil sudah disatukan dan dijadikan proyek dengan nilai besar hingga Rp. 50 milyar ke atas.

Dengan dinaikkannya nilai proyek maka pengusaha pribumi yang kebanyakan berkutat dinilai yang kecil akan sulit untuk masuk karena tidak layaknya kategori perusahaan mereka.

Bastian saat ini mencurigai konspirasi dari soal KTP yang sudah sangat longgar untuk diberikan kepada siapa saja, tanpa melalui RT dan RW bahkan ditengarai E-KTP bahkan bisa dibuat dimana saja, menjadikan para pendatang haram sangat mudah untuk mendapatkannya.

“Jadi jangan heran jika kasus dari salah turun penumpang pesawat, hingga masuknya para pendatang di berbagai daerah dengan alasan sebagai turis ataupun kerja di berbagai sektor terutama pertambangan, dan proyek-proyek yang dibiayai oleh pengusaha Cina, maka semuanya menjadi jelas, jika saat ini, “perang” proxy memang sedang terjadi,” ujar Bastian.

Bastian berharap agar pihak TNI bisa menjadi garda terdepan untuk bersama rakyat Indonesia agar hal ini tidak semakin melebar, “saya melihat kejadian beberapa kali di Natuna salah satu psywar (perang urat sayaraf) dari pihak luar kepada Indonesia,” ujarnya memprediksi.

Sebagai salah satu Ormas yang mengatasnamakan Pribumi, Bastian berharap agar ormas lainnya sejenis ataupun sehaluan agar bisa menjadi satu dalam menyikapi persoalan ini.

(Jall)

loading...