PB, Jakarta – Pemberitaan terkait dengan kesalahan penulisan nama penerima surat dari Kementerian Dalam Negeri, rupanya berbuntut panjang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan memecat langsung pegawai yang mengetik nama kepanjangan dari KPK yang seharusnya, Komisi Pemberantasan Korupsi yang “berubah” menjadi Komisi Perlindungan Korupsi.

Pemecatan tersebut tertuang dalam salah satu postingan milik akun Tjahjo Kumolo @tjahjo_kumolo yang mengatakan jika kesalahan penulisan tersebut, adalah sabotase yang sengaja dilakukan oleh si pelaku.

Namun kesalahan ini rupanya dirasa sepihak oleh Yakub A. Arupalakka, alasannya sebelum dikirim keluar, biasanya ada bagian penyortiran surat keluar.

IMG_20160608_212206“Seharusnya Mendagri bisa lebih jeli untuk memastikan keputusan memecat seseorang, karena sebagai sebuah lembaga pemerintah pusat, pasti ada bagian penyortiran surat keluar, paling tidak atasannya juga ikut bertanggung jawab,” ujar Yakub.

Bahkan Yakub merasa jika persoalan pemecatan dianggap sangat tendensius, sementara pihak KPK sendiri sebagai penerima sudah seharusnya menolak surat tersebut, jika nama yang ditujukan berbeda.

“KPK sendiri tidak mempermasalahkan, malah surat tersebut mereka terima, yang artinya mereka mengakui jika nama yang tertulis di amplop memang mereka,” ujar Yakub.

Yakub mengandaikan jika dirinya dikirimi surat dan nama yang tertera bukan Yakub, tapi Yakib secara otomatis Yakub pasti akan menolak, karena nama yang ditujukan bukan untuknya.

Demikian pula pihak KPK, jika memang bukan Komisi Perlindungan Korupsi, seharusnya surat tersebut tidak boleh mereka terima, tapi dikembalikan kepada si pembawa surat karena nama KPK bukan demikian.

Surat yang ditujukan kepada KPK dari Kemendagri memang tertulis, Komisi Perlindungan Korupsi, dan juga pihak KPK sendiri menerima surat tersebut dengan tanda bukti berupa cap penerima pada sampul yang tertanggal 7 Juni 2016.

(Jall)

loading...