PB, Jakarta – Presiden Jokowi seakan sudah kehilangan cara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, jika sebelumnya pemerintah melalui tiga Bank BUMN mendapatkan dana segar berupa pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur, dengan nilai Rp. 43,3 trilyun dari China Development Bank (CDB).

Selama menjabat menjadi Presiden, Jokowi telah menjadikan hutang Indonesia menjadi Rp.3.089 trilyun per Januari 2016, dan diperkirakan cara Jokowi melakukan pinjaman ini mengalahkan para pendahulunya, bahkan hutang negara jaman Presiden Soeharto selama menjabat 32 Tahun, juga kalah cepat dan banyak dibandingkan Jokowi menjadi Presiden sejak 2014 lalu.

Dan kali ini Jokowi kepincut dengan dana setoran awal milik para calon jamaah haji yang tersimpan di setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang pada tahun 2014 tersimpan sebesar Rp. 73,79 trilyun, dan diperkirakan pada tahun 2022 nanti dana BPIH diperkirakan mencapai Rp. 147,67 trilyun.

Menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin, usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Jumat (5/6/2016) lalu, Jokowi membujuk dan merayu kepada pemilik dana melalui Lukman jika dana tersebut akan menguntungkan jika dipakai untuk investasi di bidang infrastruktur.

Dan Jokowi berencana dana tersebut bisa dikelola oleh para kalangan profesional, dan bukan oleh kalangan dari partai, dan bentuk pengelolaannya di pegang oleh Badan Keuangan Pelaksanaan Haji (BKPH) dan jenis pengelolaan untuk investasi infrastruktur ditentukan oleh kewenangan BKPH dalam bentuk syariah.

Namun hal ini justru ditentang keras oleh para pemilik dana, karena menurut mereka Jokowi seharusnya mengelola Negara bukan perusahaan jasa keuangan.

“Kalau sampai dalam bentuk pengelolaan nanti terjadi sesuatu yang fatal dan merugikan, siapa yang akan bertanggungjawab ? Jokowi mau jual apa untuk mengembalikan seluruh dana yang terlanjur hilang dalam investasi,” ujar Ryan warga Tangerang yang sudah menyetorkan dana awal untuk kedua orangtuanya.

Alasan Ryan sangat masuk akal, karena jumlah dana berupa hutang oleh pemerintah sendiri sampai saat ini justru tidak diketahui kejelasannya.

“Saya malah baca di salah satu media sosial jika dana yang dipinjam melalui tiga Bank BUMN dari Bank Cina, justru ada yang dipakai oleh para pengusaha untuk bisnis perusahaan mereka,” ujar Ryan.

Bahkan Ryan mengatakan jika dana berupa hutang saja yang memiliki resiko tinggi dipermainkan oleh mereka yang dekat dengan pemerintah, dan hanya untuk kepentingan pribadi.

“Jadi anda bisa bayangkan jika dana Haji milik masyarakat Indonesia yang tingkat resikonya sangat kecil, gimana bentuk permainan mereka memainkan uang itu,” ujar Ryan yang menolak keras bahkan berencana akan mengumpulkan seluruh calon jamaah haji untuk menolak rencana Jokowi.

(Jall)

loading...