PB Bima – Pengaduan warga Bima ke ombudsman RI tahun 2015/2016 perintahkan kepada perwakilan ombudsman propinsi NTB, untuk mengeluarkan surat kepada Pemkab Bima dalam tempo 14 hari agar diselesaikannya pengembalian tanah warga, jika batas waktu itu diabaikan, maka kasus ini akan ditempuh melalui jalur hukum

Arsyad Salam, salah satu tokoh masyarakat Bima, yang berdomisili di desa Simpasai kecamatan Monta mewakili para ahli waris terkait tanah landre form dan tanah masyarakat yang tercatat namanya di dalam buku net (peta) ricikan desa dan kantor PBB kab. Bima sejak tahun 1939.

Munculnya lelang ratusan hektar tanah milik masyarakat Bima dari tahun ke tahun oleh pemkab Bima yang dimulai pelelangan resmi pada tahun 2002 hingga sekarang.

Di tahun 2011, Arsyad pernah mengajukan permohonan kepada Pemkab Bima untuk dikembalikannya tanah hak rakyat, namun perjuangan Arsyad tidak ditanggapinya sama sekali. Geram dengan sikap bupati dan jajarannya, Arsyad mengajukan kembali surat kepada badan pertanahan pusat (deputi pertanahan bag konflik) di tahun 2012.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat perintahkan ke BPN provinsi NTB untuk lakukan tinjau lokasi yang diteruskan ke BPN Pemkab Bima untuk segera lakukan survey lokasi terkait sengketa tanah tersebut.

Hasil survey tersebut dinyatakan bahwa tanah yang dikuasai Pemkab Bima adalah tanah milik rakyat. Namun ironisnya, hingga saat ini tanah tersebut belum diserahkan kepada ahli waris dan masih dikuasakan oleh Pemkab Bima.

Hingga akhirnya, di tahun 2015, Arsyad mengajukan surat permohonan kembali kepada pemkab BIMA dan DPRD kab BIMA, agar hak tanah ahli waris dikembalikan. Timbulah onani strategy dari pihak pemkab Bima untuk mengundang Arsyad dengan tujuan klarifikasi. Pertemuan yang diharapkan warga Bima untuk menemukan titik terang malah berbalik ke suatu bentuk pemberitahuan LELANG.

Sebagai pengemban aspirasi rakyat, pihak DPRD Bima tak bergeming, bahkan tersirat lewat ekspresi wajah mereka seakan merestui adanya leleng tersebut.

Kekecewaan Arsyad memuncak, hingga dirinya kembali melaporkan hal itu ke ombudsman RI tahun 2015. Pengaduan warga Bima yang diwakili Arsyad mendapatkan jawaban yang cukup bagus. Ombudsman RI segera perintahkan kepada perwakilan ombudsman propinsi NTB, untuk mengeluarkan surat kepada Pemkab Bima dalam tempo 14 hari agar diselesaikannya pengembalian tanah warga, jika batas waktu itu diabaikan, maka kasus ini akan ditempuh melalui jalur hukum.

Namun, lagi lagi mentok di Pemkab Bima dan bergulir hingga beberapa bulan, dan akhirnya Arsyad menyambut baik ketika pihak Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) akan membantu permasalah ahli waris di kabupaten Bima.

Komunikasi antara warga Bima yang diwakili Arsyad dengan pihak Arun yang diketuai oleh Dr. Eggie Sudjana SH.Msi, memberikan respon positif.

Tanggapan ARUN sejalan dengan konflik warga Bima menjadi prioritas. Melalui Sekjennya, Bob Hasan, SH., pihaknya segera mengirimkan surat pemberitahuan ke Hj. Indah Damayanti Putri, Bupati Bima terkait polemik perampasan HAK tanah warga, hal itu tentunya ‘Berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah dikaji’.

Bang Bob meminta agar Bupati Bima untuk membatalkan rencana lelang atas tanah tersebut, dan perlu diketahui bahwa tanah pertanian itu adalah sumber penghidupan warga selama ini. (pasal 33.red).

Hal itu dituangkan dalam surat ARUN yang dilayangkan pada tanggal 21 November 2016, dan diterima oleh pemkab BIMA melalui staft Administrasi Bupati Bima tanggal 7 Desember 2016 dengan no. reg 1256.

“Siapapun yang terlibat, baik Bupati Bima, Kabag Umum Bima, Sekda Bima ataupun jaringan mafia tanah di Bima, kami akan lanjutkan ke proses hukum, jika praktek praktek perampasan HAK rakyat, intimidasi dengan mengerahkan aparat untuk menindas rakyat dan membuat kwitansi kwitansi ganda, semua akan kami lawan, karena bukti bukti sudah kami pegang. “ancam Bob.

Paska surat Arun diterima Pemkab Bima untuk membatalkan proses lelang tanah milik warga merupakan surat tegas. Meskipun awalnya pengumuman lelang disiarkan tanggal 12 desember 2016,namun informasi yang ditermia ditunda dan akan diumumkan tanggal 16 Desember 2016.

“jika lelang itu benar benar terjadi, maka Bupati Bima bersama jajarannya tidak mengindahkan surat pemberitahuan kami dan akan segera kami somasi. “tegas Bob.

Arsyad sebagai perwakilan dari warga Bima menekankan, bahwa dirinya meminta agar semua pihak dan elementasi terkait untuk membuka mata, bahwa praktek monopoli dan pembunuhan karakter dengan mengintimidasi rakyat kecil akan kami lawan sesuai hukum (opan/sb pemred)

loading...