PB Bima : Sejalan dengan adanya pemanfaatan ruang yang mengacu pada kebijakan kabupaten bima, dalam tahapan lelang hektaran tanah tahun 2015 menjadi polemik. Pasalnya, tanah yang dilelang Pemkab Bima, berlokasi di desa Teke tak kunjung ada penyelesaian.

Empat (4) paket tanah yang terdapat di desa Teke, yakni;

img-20161216-wa0168Tanah Kaur Kesra, desa Nungga dengan luas 0,96 Ha, tanah Eks Jaminan ETBANG Penanae dengan luas 0,51 Ha, tanah Eks jaminan Kepala desa Donggo Bolo dengan luas 0,79 Ha, dan tanah Eks jaminan KADES Teta dengan luas 1,03 Ha.

Dari ke empat tanah tersebut, pihak Muhamad yang mengikuti lelang tidak dikeluarkannya kwitansi pembayaran dari Kabag Umum dan perlengkapan Sekda Bima, Drs. H. Budiman. Sehingga korban, dalam hal ini ‘Muhamad’ tidak dapat menggarap tanah tanah tersebut dengan sempurna.

img-20161216-wa0165Pengakuannya, “tanah yang sudah saya dapati hasil dari lelang tahun 2015 lalu diacak acak oleh Thamrin yang ternyata mendapatkan tanah tanah tersebut juga. Awalnya saya kaget dan marah, tapi pas saya tanya, Thamrin punya kwitansi yang diluar prosedur.” keluh Muhamad saat penjelasan pers, Jum’at (16/12).

Kata ia, kerugian yang dialami Rp. 50jt dan itu belum dihitung dari operasional awal pengolahan ke empat lahan tersebut.

Sesuai data yang diterima redaksi, tertanggal 24 Agustus 2016, diruang KABAG Umum Pemkab Bima yang dihadiri juga M, Yamin, SH., sebagai anggota lembaga Bina Ekonomi Nusantara, maka Administrasi Kabag Umum Pemkab Bima mengeluarkan kwitansi kwitansi resmi sebagai jaminan untuk mengelola tanah tanah di desa Teke tanpa harus mengikuti tender pelelangan ulang dan pembayaran tahun 2016/2017.

img-20161216-wa0162Belum lepas dari kasus tanah empat paket di desa Teke, Muhamad dibenturkan kembali dengan tanah di desa Nata, yang terletak di; tanah Eks jaminan Kepala Desa Raba Kodo dengan luas 1,06 Ha, tanah Eks jaminan Sekretaris desa Roi dengan luas 0,68 Ha.

Ironisnya, Muhamad selaku pendiri Yayasan Bina Ekonomi Nusantara yang terletak di desa Teke, Bima menuntut untuk dikembalikannya tanah tersebut untuk digarap tahun 2016/2017.

“Saya meminta kepada pihak kepolisian polres kota Bima untuk menindak dan memanggil Drs. H. Budiman selaku Kabag Umum dan Perlengkapan Sekda Bima serta Sdr. Lukman selaku Administrasi Kabag Umum Pemkab Bima, atas kerugian kerugian yang saya terima dari prilaku ke dua oknum pejabat Pemkab Bima itu.” tutup Muhamad. (opan/sb.pmrd)

loading...